Kasus Prita Mulyasari

Tulisan ini saya tulis berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya duga terjadi ketika mengikuti beberapa kali sidang pengadilan perkara pencemaran nama yang dilakukan oleh Prita Mulyasari.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meuduh menulis dan mengirimkan e-mail yang isi dalam tulisan tersebut dimaknai oleh JPU telah mencemarkan nama dokter dan RS Omni Internasional dan JPU menuntut Prita dengan hukuman 6 bulan penjara.

Keberhasilan JPU membuktikan yang menulis dan mengirimkan e-mail adalah Prita terlihat diamini oleh majelis hakim, yang dapat dilihat dari putusan pengadilan dalam pertimbangan hukumnya membebaskan Prita, yang menggunakan pasal 310 ayat 3 KUHP yang berbunyi ‘tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri’.

Dasar pertimbangan hukum pasal 310 ayat 3 KUHP yang membebaskan Prita Mulyasari dengan putusan tidak bersalah dan membebaskan Prita dengan putusan bebas murni ini, mungkin saya duga membuat JPU mengajukan kasasi karena menganggap terbukti Prita menulis dan mengirimkan e-mail tersebut.

Khoe Seng Seng

ITC Mangga Dua Lt 2, Jakarta 14430.

BERITA TERKAIT

BEI Bilang Delisting Butuh Proses Panjang - Sikapi Kasus Bank of India

NERACA Jakarta- PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) tengah meminta PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghapus sahamnya (delisting)…

BPKN Minta Keterangan BPOM Terkait Kasus Viostin

BPKN Minta Keterangan BPOM Terkait Kasus Viostin NERACA Jakarta - Koordinator Komisi Advokasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E…

Audit Kasus BLBI yang Janggal dan Kontroversial

Audit Kasus BLBI yang Janggal dan Kontroversial  NERACA Jakarta - Pengacara terkemuka Otto Hasibuan melihat adanya kejanggalan pada apa yang…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kebijakan Impor Belum Signifikan Turunkan Harga Beras

Oleh: Budi Santoso Pasokan beras impor secara bertahap mulai memasuki gudang Perum Bulog dan sampai saat ini tercatat 57.000 ton…

Putusan Mahkamah yang Dinilai Aneh

Oleh: Maria Rosari Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tiga perkara permohonan uji materi atas pasal 79 ayat (3)…

Kembalinya Debitur Sontoloyo

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pengamat Perbankan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan berulang-ulang mempersoalkan masalah wait and see dunia usaha.…