Kasus Prita Mulyasari

Tulisan ini saya tulis berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya duga terjadi ketika mengikuti beberapa kali sidang pengadilan perkara pencemaran nama yang dilakukan oleh Prita Mulyasari.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meuduh menulis dan mengirimkan e-mail yang isi dalam tulisan tersebut dimaknai oleh JPU telah mencemarkan nama dokter dan RS Omni Internasional dan JPU menuntut Prita dengan hukuman 6 bulan penjara.

Keberhasilan JPU membuktikan yang menulis dan mengirimkan e-mail adalah Prita terlihat diamini oleh majelis hakim, yang dapat dilihat dari putusan pengadilan dalam pertimbangan hukumnya membebaskan Prita, yang menggunakan pasal 310 ayat 3 KUHP yang berbunyi ‘tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri’.

Dasar pertimbangan hukum pasal 310 ayat 3 KUHP yang membebaskan Prita Mulyasari dengan putusan tidak bersalah dan membebaskan Prita dengan putusan bebas murni ini, mungkin saya duga membuat JPU mengajukan kasasi karena menganggap terbukti Prita menulis dan mengirimkan e-mail tersebut.

Khoe Seng Seng

ITC Mangga Dua Lt 2, Jakarta 14430.

BERITA TERKAIT

Pejabat PT Gajah Tunggal Diperiksa Soal Kasus BLBI

Pejabat PT Gajah Tunggal Diperiksa Soal Kasus BLBI NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Human Resources Director PT…

Polda Terbitkan SP3 Kasus Allianz Karena Kurang Bukti

Polda Terbitkan SP3 Kasus Allianz Karena Kurang Bukti NERACA Jakarta - Allianz Life telah menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara…

Cegah Kasus Hukum, LPDB Reformulasi SOP

Cegah Kasus Hukum, LPDB Reformulasi SOP NERACA Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Sadari Listrik Sebagai Urat Nadi Perekonomian Rakyat

Oleh: Muhammad Razi Rahman  Penulis Bill Bryson, yang memiliki dwi kewarganegaraan AS-Inggris, pernah menulis bahwa dunia telah lupa bagaimana sukarnya…

Penyelesaian Obligor BLBI Secara Komprehensif dan Adil

  Oleh: Hario Wangsanegara, Alumnus Program Pascasarjana Ilmu Administrasi UI Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila sepertinya…

Percepatan Infrastruktur dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Visi besar para Founding Father Indonesia terefleksi dalam Pembukaan UUD 1945 alenia…