NERACA

Jakarta – Pemerintah memberi himbauan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menyusun kebijakan moda transportasi massa perkotaan sejak dini. Hal itu dianggap penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat perkotaan. Sekaligus mengantisipasi arus urbanisasi.

“Kota dengan jumlah penduduk di atas 500 ribu orang wajib memiliki transportasi publik yang memadai. Sebab infrastruktur tersebut dapat mempertahankan low cost traffic. Sekaligus menjaga kualitas hidup masyarakat perkotaan,”kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di kantornya, Rabu (20/11).

Armida mengatakan kemacetan di beberapa kota besar yang ditimbulkan oleh minimnya transportasi masal sudah tebukti kendala perekonomian. Sebab mobilitas masyarakat yang hidup di dalamnya kerap terhambat. Akhinya biaya waktu dan materil yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan menjadi lebih mahal.

“Kita ingin kebutuhan ini dapat direalisasikan dari sekarang sebelum menimbulkan masalah. Tidak perlu besar tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Juga siftanya dapat bersinergi dengan peran angktan umum dan aksesibilitas penduduk di desa,” terang Armida.

Lanjut, Armida menjelaskan dengan adanya transportasi umum yang memadai diharapkan memiliki dampak positif pada perekonomian di wilayah tersebut. “Ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai dampak positinya. Pertama pertumbuhan ekonomi perkotaan dapat terjaga sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup. Akhirnya masyarakat pedesaan yang wilayahnya bersinergi dengan jalur transportasi itu juga menikmati hasilnya.”

Dongkrak penjualan

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priyatna mengungkapkan kemajuan pembangunan telah mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Kondisi itu turut mendongkrak penjualan kendaraan di wilayah perkotaan yang akhinya menunjukkan status seseorang. "Kendaraan baik motor dan mobil menjadi kebanggaan dan simbol status masyarakat perkotaan," terangnya.

Kemudian Dedi mengatakan dengan pandangan hidup yang seperti itu lingkungan perkotaan akhirnya mengalami masalah kemacetan. Parahnya perluasan ruang publik atau ruang terbuka hijau berjalan tidak seiringan. Untuk saat ini saja luas ruang terbuka hijua di perkotaan baru menca[pai 7% hingga 9% dari luas wilayah. 

Akhirnya peningkatan emisi gas rumah kaca justru semakin menambah biaya hidup masyarakat perkotaan akibat menurunnya kualitas kesehatan.

"Perjalanan ke tempat kerja yang cukup jauh menggunakan kendaraan kerap menimbulkan kemacetan. Akhinya mengakibatkan kerugian ekonomi yang dibebakan boros bahan bakar. Bahkan bisa meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berdampak pada menurunya kesehatah masyarakat," jelas Dedi.

Untuk itu Dedi menekankan agar para pemerintah daerah memanfaatkan momen ini untuk mulai melakukan aksi nyata dalam hal ketersediaan transportasi publik.  “Inilah saatnya kita melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki sistem transportasi di Indonesia khususnya di wilayah perkotaan. Misalnya dengan membangun perangkat-perangkat mobilitas angkutan umum," tukas Dedi. [lulus]