Wapres: APBD Habis untuk Gaji Pegawai

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengingatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih banyak dibelanjakan untuk investasi yang bermanfaat. Masalahnya selama ini, APBD habis hanya untuk gaji pegawai. Untuk itu juga diperlukan kesadaran pentingnya investasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

"Ada daerah yang APBD-nya sebagian besar untuk biaya gaji pegawai bukan untuk investasi seperti membangun infrastruktur, saluran irigasi, membangun pabrik yang bisa bermanfaat untuk tahun-tahun berikutnya," kata Boediono, saat memberikan pengarahan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/11).

Menurut Wapres, pimpinan daerah seharusnya menyadari dengan membangun investasi di daerahnya bisa memberikan manfaat penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi penduduk di wilayah tersebut. Bahkan dapat dimanfaatkan secara jangka panjang.. "Dengan adanya investasi berbagai bidang maka perekonomian akan jalan dan bisa memberikan sumber penghasilan kepada masyarakatnya," terangnya.

Boediono juga mengingatkan bahwa investasi tidak akan mungkin datang dengan sendiri tapi harus ada daya tarik. Untuk itu ia mengimbau agar Pemda memanfaatkn potensi sumberdaya alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Dengan begitu akan banyak investor yang tertarik menanam modal di wilayah tersebut.

“Tapi mengenai daya tarik alam seharusnya dipikirkan untuk bisa dimanfaatkan jangka panjang dan tidak hanya bermanfaat atau digali selama dua tahun selanjutnya ditinggalkan. Kasian generasi selanjutnya. Mereka tidak bisa menikmatai apa-apa lagi dari alam kita,” tutur Boediono.

Sementara investasi yang diciptakan manusia, menurut Boediono, adalah menciptakan daerahnya menjadi suatu kawasan yang menarik untuk berinvestasi, antara lain dengan membangun infrastruktur yang memadai. "Saya ambil contoh Singapura. Negara itu sama sekali tidak memiliki kekayaan sumber alam, tapi dengan daya tarik yang dibangun manusia maka Singapura menjadi menarik bagi investor," ucapnya.

Wapres minta agar daerah sudah saatnya memiliki prioritas anggaran bagi investasi yang bisa bermanfaat bagi kemajuan daerahnya masing-masing. "Beberapa daerah sudah ada yang memiliki prioritas. Jangan di atas kertas bagus memiliki ide-ide tapi saat di lapangan pelaksanaannya tidak ada," tukas Boediono.

Sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, melaporkan pada semester I 2013 belanja realisasi belanja modal APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota hingga semester pertama tahun ini hanya mencapai 11,81%.

Realisasi belanja APBD tertinggi terjadi pada belanja pegawai, yakni 38,31%. Berdasarkan data tersebut, pendapatan APBD secara nasional pada semester I-2013 tertinggi berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar 6%, disusul pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 49,21%, dan pendapatan lainnya 29,08%. Sebaliknya belanja APBD, yang tertinggi terjadi pada belanja pegawai, sebesar 38,31% disusul belanja barang dan jasa 26,65%, dan belanja modal 11,81%.

“Untuk realisasi APBD pada semester I-2013, secara rata-rata baik pendapatan maupun belanja secara sekilas tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Untuk pendapatan, kota mencatatkan realisasi sebesar 50,95%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan provinsi 47,68%. Sedangkan kabupaten mencapai 51,29%,” tutur Askolani. [lulus]

Related posts