PIP Bangun Proyek Infrastruktur Rp 2,5 T

Bogor-- Sepanjang 2011 ini, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah melakukan investasi pada 5 proyek di seluruh Indonesia senilai Rp 2,545 triliun. Sementara pendapatan perusahaan tahun ini diprediksi naik hingga 300% jika dibandingkan 2010. “Total investasinya sekitar Rp2,5 triliun,” kata Kepala PIP Soritaon Siregar kepada wartawan di Bogor, (15/7)

Proyek tersebut adalah Jalan dan Jembatan Molibagu-Mamalia-Taludaa, Sulawesi Utara sebesar Rp 15 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B, Sulawesi Tenggara sebesar Rp 190 miliar, Pembebasan Lahan Jalan Tol Trans Jawa sebesar Rp 2,3 triliun, RSUD Tipe C, Surakarta sebesar Rp 40,541 miliar, dan Rehabilitasi Bendungan Gintung dan Irigasi Batang Anai, Sumatera Barat sebesar Rp 29 miliar.

Dari catatan laporan keuangan PIP per 30 Juni, tercatat aset PIP sebanyak Rp 15,6 triliun, meningkat pesat dibandingkan aset di 2010 sebesar Rp 5,4 triliun. Untuk kewajiban PIP sebesar Rp 1,1 triliun yang meningkat dari Rp 200,27 miliar. Ekuitasnya Rp 14,521 triliun yang juga meningkat dari Rp 5,386 triliun di 2010.

Pendapatan PIP di 2011 mencapai Rp 523,225 miliar meningkat hingga 300% dari pendapatan di 2010 sebesar Rp 175,451 miliar. Begitu juga dengan surplusnua yang meningkat pesat dari Rp 166,386 miliar di 2010 menjadi Rp 513,152 miliar sepanjang 2011. Beban PIP juga meningkat tapi tidak signifikan dari Rp 9 miliar menjadi Rp 10 miliar. "Ini kita bagaikan dapat durian runtuh," imbuhnya.

Lebih jauh kata Soritaon, ada sekitar 42 pemerintah daerah mengajukan permohonan investasi proyek kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada 2011. Bahkan total nilai proyeknya mencapai Rp 3,6 triliun. Ada dugaan permintaan 42 pemda tersebut terkait dengan pencitraan diri dengan membangun rumah sakit, proyek air bersih, dan pasar. "Mereka ingin mendekatkan pada konstituennya. Makanya yang paling banyak diminta adalah membangun rumah sakit dan air bersih serta pembangunan pasar," tambahnya.

Namun, Soritaon memperingatkan Pemda terkait pembangunan pasar. Alasannya tak sedikit investasi pembangunan meleset dari target. Karena tidak ada peminat pasar baru akibat pembangunannya ditentang para pedagang.  "Kalau ada Pemda yang mau bangun pasar kita ingatkan, karena dalam pembangunan itu yang lebih berperan Pemda. Tapi bukan kemauan pedagang. Karena kalau kemauan pemda maka ada konsekuensinya. Misalnya, akan naik biaya-biayanya, biaya sewa, dan lain-lain,," jelasnya.

Selain Pemda, Soritaon menyatakan juga ada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengajukan permintaan investasi dengan total proyek sekitar Rp 2,2 triliun. Salah satunya,  proyek pembangunan jalur kereta api menuju bandara Kualanamu, Medan, yang belum terbangun hingga saat ini karena belum ada akses menuju bandara tersebut. Pembangunan jalur kereta api ini, lanjut Soritaon, membutuhkan investasi sekitar Rp 300 miliar. "Untuk gerbongnya ini PT INKA, totalnya Rp 202 miliar, ada railing double track sebesar Rp 118 miliar," ujarnya.

Disisi lain, Soritaon mengaku kemampuan pemberian investasi PIP hingga akhir tahun hanya sekitar Rp 1,9 triliun. Oleh sebab itu, pihaknya akan memilih proyek mana saja yang menjadi prioritas pembiayaan perusahaan investasi ini. "Jadi kita ada space sekitar Rp 1,9 triliun, setelah dikurangi rencana pembelian saham Newmont," ujarnya.

Namun Soritaon juga mengungkapkan adanya “dana titipan” sekitar Rp 1 triliun untuk pengembangan pendidikan nasional sejak 2010. Dana ini dititipkan sampai Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan terbentuk. "Dana itu mustinya dikelola oleh suatu BLU namanya pendidikan, pengambil kebijakannya Komite Pendidikan Nasional. Namun komite ini belum terbentuk,”tuturnya. **cahyo