NERACA

Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan membentuk Unit Public Private Partnership (PPP) untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). "Kemenkeu menyambut baik peluncuran Buku Daftar Rencana Proyek Infrastruktur (PPP Book) dan kami akan membentuk Unit PPP untuk memastikan dukungan pelaksanaan proyek infrastruktur dengan skema KPS," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan di Jakarta, pekan lalu.

Dia menyebutkan, Unit PPP juga akan bertugas mengevaluasi dukungan yang telah diberikan selama ini terhadap sejumlah proyek infrastruktur dengan skema KPS. "Tentu saja ini melibatkan kerja sama dengan instansi lain, terutama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenko Perekonomian dan lainnya," terangnya.

Robert menyebutkan, dukungan dalam pembangunan infrastruktur oleh pemerintah selama ini telah diberikan antara lain dengan pendirian Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Tujuan pendirian perusahaan itu antara lain meningkatkan kelayakan kredit atas proyek-proyek KPS infrastruktur melalui pemberian penjaminan atas risiko infrastruktur.

Pemerintah juga menyediakan project development facility (PDF) atau fasilitas penyiapan proyek yaitu dukungan pemerintah dalam bentuk penyiapan proyek yang dilaksanakan dengan skema KPS. Selain itu, lanjut Robert, Pemerintah juga memberikan dukungan melalui viability gap fund (VGF), yaitu dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur dengan skema KPS melalui kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Dukungan VGF diberikan dalam bentuk tunai kepada badan usaha dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek infrstruktur sehingga menarik minat swasta. Dalam APBN 2013 pemerintah mengalokasikan dana VGF sebesar Rp341 miliar untuk proyek KPS.

Sementara itu, pemerintah menawarkan 27 proyek infrastruktur dengan skema KPS yang terdiri dari 14 proyek prospektif dan 13 proyek potensial. Proyek prospektif terdiri dari tiga proyek kereta api, satu proyek tranportasi darat di Banda Aceh, lima proyek jalan tol, dua proyek air minum, dua proyek sanitasi dan satu proyek tenaga listrik.

Proyek kereta api meliputi Proyek Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Kereta Api Terpadu Gedebage Bandung dan revitalisasi stasiun Kereta Api dan pedestrian Maliboro Yogyakarta. Transportasi di Aceh yaitu Pembangunan Perkotaan Terkonsolidasi Banda Aceh.

Proyek jalan tol meliputi pembangunan kawasan strategis Selat Sunda di Lampung, akses tol Priok, tol Balikpapan-Samarinda, tol Manado-Bitung dan tol Kayuagung-Palembang-Betung. Proyek air minum meliputi proyek penyediaan air bersih di Bogor dan Surakarta. Sementara tenaga listrik ada di Sulawesi Barat. [ardi]