NERACA

Jakarta - Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengklaim bahwa ada peningkatan panjang jalan nasional mencapai 12.298 kilometer pada periode 2001-2013. Pencapaian kinerja infrastruktur itu seperti dilansir Kementerian PU dalam diskusi bertajuk Meet The Chief antara pemimpin redaksi media massa dengan Menteri PU, Djoko Kirmanto di Hotel Atlet Century Jakarta, Jumat (15/11) pekan lalu.

Realisasi jalan tersebut dinilai telah mampu meningkatkan kemantapan jalan nasional terkait dengan pengembangan wilayah dan peningkatan aksesibilitas antarkawasan serta mendukung pengamanan teritorial NKRI. Laporan tersebut menyebutkan, kemantapan jalan nasional meningkat dari 80,6 persen (2005) menjadi 92,5 persen (di akhir 2013). Selain menangani 38.570 km jalan nasional, pemerintah juga menangani jalan strategis nasional sepanjang 11.577 km di kawasan strategis, perbatasan dan wilayah terluar.

"Jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi sampai tahun 2013 mencapai 784 kilometer," demikian laporan Kementerian PU tersebut yang dibacakan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto.

Pada bahan diskusi tersebut juga merincikan bahwa, untuk mendukung pusat sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung nasional, pemerintah sudah melakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Sumatera. Salah satu pencapaiannya, pembangunan Jembatan Kelok 9 sepanjang 943 meter dan jalan sepanjang 2,089 km. Untuk mendukung pendorong industri dan jasa nasional, pemerintah sudah menangani jaringan jalan di Pulau Jawa. Salah satu pencapaiannya adalah Lingkar Luar Nagreg, Jawa Barat dengan panjang 5,3 km.

Sedangkan untuk mendukung pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional, telah dilakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Kalimantan. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Pontianak-Tayan sepanjang 104,2 km.

Guna mendukung pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan nasional, pemerintah telah melakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Sulawesi. Salah satu pencapaiannya adalah Jalan Maros-Watampone sepanjang 164,88 km. Untuk mendukung pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan, PU sudah melakukan penanganan jaringan jalan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Salah satu pencapaiannya, Jalan Tol Nusa Dua-Tanjung Benua sepanjang 8,12 km.

Sementara itu, untuk mendukung pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional, pemerintah telah menangani jaringan jalan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Jembatan Selat Sunda

Sementara itu, terkait dengan pembangunan Jembatan Selat Sunda, Djoko membantah penilaian sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwa proses pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) terhenti pada persiapan teknis."Yang jelas, pembangunan JSS tidak berhenti dan akan diteruskan. Persiapan-persiapan tetap terus kami lakukan. Terutama pada persiapan-persiapan masalah teknis," kata dia.

Sejauh ini, lanjut dia, Kementerian PU sudah memiliki tim teknis yang fokus mengkaji persiapan pembangunan JSS."Tim yang kami punya untuk proyek JSS masih berjalan terus," imbuh Djoko.

Djoko berharap, hasil kerja tim teknis PU sejalan dengan rencana pengembangan kawasan ekonomi di Banten-Lampung."Apabila pada suatu saat diputuskan go (membangun JSS), persiapan kami sudah ada. Persiapan kami itu sudah banyak sekali, supaya nantinya pembangunan (JSS) berjalan lebih cepat," papar dia.

Menurut Djoko, kini kementeriannya tidak hanya diam terkait persiapan mega proyek ini. Kementerian PU telah menyiapkan data-data dan informasi termasuk studi soal JSS. Harapannya ketika proyek ini mulai akan digarap maka pemerintah sudah siap.

“Wamen akan pergi ke Malaysia dan Korea, data-data dan studi kita sudah kumpulkan, saatnya nanti yes, kita sudah siap,” kata dia beralasan.

Sebelumnya, proses groundbreaking atau konstruksi awal mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) batal dilakukan tahun depan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.“Kalau mau groundbreaking 2014 sudah lewat, kita banyak habis waktu yang nggak perlu,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu.

Hatta menuturkan yang paling memungkinkan dilakukan tahun depan adalah menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS) JSS. Secara teknis, Kementerian Pekerjaan Umum siap menjadi penanggungjawab FS.

Agus Martowardojo saat menjabat Menteri Keuangan sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang KSISS. Agus satu-satunya menteri yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Agus ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender ke swasta.

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design. Masalah ini dibahas di kantor Menko Perekonomian, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS.

Sejak Juli 2012 sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil. Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014 seperti yang pernah disampaikan Presiden SBY. Proyek jembatan sepanjang 29 km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp100 triliun. [mohar]