Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini mengumumkan jumlah pengangguran terbuka per Agustus 2013 mencapai 7,39 juta orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan  data Februari 2013 yang saat itu tercatat 7,17 juta orang. Kita pun terhenyak. Pasalnya, pemerintah selama ini selalu mengklaim angka pengangguran terus menurun. Kita lebih cemas lagi karena pertumbuhan ekonomi tahun ini di bawah 6% .

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini diakui Menkeu Chatib Basri, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2013 hanya 5,8%. Proyeksi ini lebih rendah ketimbang prediksi pemerintah dalam APBN-P 2013 sebesar 5,9%.

Padahal, dalam APBN 2014 belanja pegawai mencapai Rp 264 triliun, lebih besar dari belanja barang Rp 201,9 triliun. Juga lebih besar daripada belanja modal Rp 205,8 triliun. Belanja pegawai meningkat Rp 31 triliun dibanding APBN 2013 Rp 233 triliun. Belanja barang justru menurun Rp 4,6 triliun dibanding APBN 2013 sebesar Rp 206,5 triliun.

Seperti kita ketahui bahwa pola pembiayaan APBN selalu mengandalkan utang untuk menutup pengeluaran pembangunan, atau yang lazim dikenal dengan defisit anggaran. Artinya, defisit ditutup dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau menarik pinjaman luar negeri. Karena itu, sudah jadi kewajiban pemerintah harus dapat mengoptimalkan manajemen penerbitan SBN agar tidak membuat utang lebih besar.

Walau DPR telah mengesahkan APBN 2014 dengan asumsi makro antara lain inflasi 5,5%, pertumbuhan ekonomi 6%, nilai tukar rupiah terhadap US$ Rp 10.500, suku bunga tiga bulan 5,5%, dan harga minyak mentah dunia US$105 per barel. Namun kenyataan sekarang, kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini rata-rata di atas Rp 11.000, dan suku bunga mulai bergerak naik menyusul kenaikan bunga acuan BI Rate yang dipatok 7,5%.

Lalu, anggaran infrastruktur Rp 188,7 triliun (2014) atau hanya naik Rp 4,4 triliun dari 2013, dan bila dimasukkan inflasi 5,5% maka secara riil anggaran infrastruktur turun. Apalagi inflasi sampai akhir 2013 diprediksi mencapai lebih dari 8%, tentu pembiayaan infrastruktur kian menyusut. Padahal, anggaran infrastuktur dapat menyerap banyak tenaga kerja. Target penerimaan negara Rp 1.667 triliun atau naik Rp 165 triliun dari 2013 yang Rp 1.502 triliun.

Tidak hanya itu. Kualitas pertumbuhan ekonomi 2013 juga tak bermutu karena tiap 1% hanya dapat menyerap 300-400 ribu tenaga kerja, dan pada 2014 diprediksi makin tidak bermutu lagi karena hanya akan menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap pertumbuhan 1%.

Utang neto direncanakan Rp175 triliun, defisit anggaran Rp 1,69 triliun (2014), atau meningkat 2,38% dari 2013. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 dipatok 6%, kuota BBM 48 juta kiloliter. Total belanja negara 2014 Rp 1.842 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.250 triliun dan sisanya Rp 592,5 triliun untuk transfer ke daerah.

Dari gambaran postur APBN 2014, kita melihat kondisi riil di masyarakat tampaknya masih memprihatinkan. Pasalnya, tidak sinkronnya volume APBN yang cenderung terus meningkat, seharusnya mampu jumlah pengangguran di negeri ini.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) yang diharapkan mampu mendinamisasi laju inflasi, tampaknya berjalan sendiri dengan dalih stabilisasi ekonomi dengan mengorbankan pertumbuhan. Selain dengan BI, ketidakmampuan pemerintah membelanjakan utang juga cermin kelemahan koordinasi antarsektor seperti dalam pembebasan lahan dan penyediaan infrastruktur lainnya.