Garap UMKM, BNI Optimalkan Channeling

​NERACA

Jakarta - Dalam penyaluran kredit kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ditargetkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu minimal 20% dari total kredit pada tahun 2018 mendatang, disini Bank Negara Indonesia (BNI) mengandalkan pola linkage atau channeling untuk prosesnya.

Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Usaha Kecil BNI, Bambang Kuncoro, mengatakan, terkait komposisi pembiayaan perseroan terhadap UMKM, hingga 30 September tahun ini porsinya sekitar 15,7%. “Jadi dari sebesar Rp234,91 triliun, total kredit BNI sebesar Rp37 triliun adalah UMKM,” kata Bambang di Jakarta, Senin (11/11)

​​Adapun dalam pelaksanaannya, BI memberikan waktu penyesuaian, di mana pada tahun pertama dan kedua sejak aturan diberlakukan pada tahun 2013, bank sentral masih memberikan kebebasan persentase pemenuhan dari aturan minimal kredit UMKM sebesar 20%.

Jadi bertahap, mulai tahun ketiga harus minimal 5% (dari total kredit), tahun kempat 10%, tahun kelima 15%, dan tahun keenam minimal 20%. Pengaturan kucuran kredit UMKM sendiri mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menetapkan definisi UMKM sebagai usaha produktif.

Dalam meningkatkan porsi pembiayaan ke segmen UMKM, perseroan akan fokus menggunakan pola linkage dengan menjalin kerjasama dengan BPR atau koperasi. Sementara pola supply chains atau rantai pasok dari nasabah-nasabah di segmen korporasi ke para pemasoknya, menjadi alternatif untuk pembiayaan langsung. “Kalau banyak (kredit) ke korporasi, kita berdayakan supply chains, jadi suppliernya juga kita biayai. Kan di sektor perkebunan banyak, ada juga Pertamina,” tutur Bambang.

Sementara pola linkage, akunya, ditempuh karena perseroan tidak memiliki pengalaman atau kompetensi khusus untuk menjangkau secara langsung segmen UMKM, khususnya di segmen mikro. Hal ini pula yang membuat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di segmen ini mencapai 4,9% per September.

“Kalau langsung itu plafon kredit UKM perorangan maksimal bisa sampai Rp10 miliar, dan Rp15 miliar untuk grup. Sektornya masih perdagangan paling banyak, semua perdagangan,” kata Bambang.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI, Hendar berjanji akan mendorong sektor keuangan dengan memberikan kredit ke sektor UMKM sebesar 20%. Hal itu lantaran melihat suku bunga bank yang masih tinggi, yakni dikisaran 12%-13%. Sementara rata-rata suku bunga deposito perbankan berada di level 5%-6%. "UMKM ini ke depannya akan menjadi fokus kami. Bagaimana meningkatkan perannya di sektor keuangan. Ini menjadi tanggung jawab kami,” ujar Hendar, kala itu.

Untuk mendorong rencana tersebut, dia melanjutkan, BI akan membuat satu departemen khusus yang membidangi sektor UMKM tersebut. "Saya kira ini (UMKM) akan menjadi departemen sendiri di BI. Concern-nya sama, untuk meningkatkan peran UMKM. Kita konsentrasi untuk meningkatkan peran UMKM, Jika dilihat dari PDB memang kontribusinya saat ini kurang dari 40%, atau sekitar 38%," ungkapnya.

Hendar pun menambahkan, jika bank-bank nasional tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka BI siap untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan dan tertulis terhadap bank yang enggan menyalurkan kewajibannya tersebut. "Kami sudah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan penyaluran kredit bank ke UMKM sebesar 20% tahun 2017. Tentunya, ada batas waktu penyesuaian, kami pada waktunya akan menegur bank yang tidak memenuhinya," terang dia. [sylke]

Related posts