Pembenahan Infrastruktur Mutlak Dilakukan

Jakarta - Wakil Presiden, Boediono menyatakan pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan agar iklim investasi semakin membaik. Karena amburadulnya infrastruktur Indonesia di sebut sebagai penyebab utama tak diminatinya investasi di Indonesia.

Boediono mengatakan, pembenahan infrastruktur sangat penting untuk menarik investor. "Masih ada masalah infrastruktur beberapa tahun masih berjalan. Namun tahun depan infrastruktur kita harus sudah siap," kata Boediono saat acara Indonesia Investment Summit 2013 di Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Menurut Boedino infrastruktur yang akan dibangun untuk menunjang kelancaran investasi. Pengembangan infrastruktur tersebut seperti pembangunan air port, jalan tol, rel dan kereta api. "Ke depanya kita akan bangun infrastruktur lebih baik," tuturnya.

Belum lama ini, World Economic Forum (WEF) menerbitkan laporan tahunan The Global Competitiveness Report 2012–2013. Seperti halnya laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan tahunan ini menyajikan data yang komprehensif mengenai Indeks Daya Saing Global beserta unsur-unsur pembentuknya. Ada 144 negara yang masuk dalam laporan tahun ini.

Ada enam tambahan negara yang masuk daftar, yaitu Seychelles, Sierra Leone, Guinea, Gabon, Liberia dan Lybia. Ada empat negara lainnya yang tidak dianalisis untuk laporan tahun 2012 karena masalah politik dan keamanan, yaitu Tunisia dan Suriah, Belize, dan Angola. Data untuk mengukur indeks daya saing global tersebut berasal dari survei opini eksekutif di setiap negara dan data sekunder yang diperoleh dari lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang berasal dari kantor statistik setiap negara.

WEF 2012-2013 menempatkan Indonesia di ranking 50 dari 144 negara. Peringkat itu melemah dari posisi 46 pada 2011. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur Rakhmat Gobel mengungkapkan, salah satu penyebab penurunan peringkat daya saing Indonesia adalah masih banyaknya masalah infrastruktur di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah masalah sektor yang menghubungkan sentra industri ke pelabuhan, masalah listrik yang belum sampai ke daerah-daerah, maupun pengadaan air bersih.

Rakhmat mengatakan, kalau pengusaha tidak segera didorong, daya saing Indonesia akan semakin hilang dan impor pun akan semakin tinggi. Dia mencontohkan, pengusaha daerah tidak dilibatkan secara langsung dalam Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang diluncurkan pemerintah sejak tahun 2011. Jadi, orang daerah seolah hanya penonton.

Semua dari pusat yang masuk, hanya sedikit pengusaha di daerah yang dilibatkan. Sebetulnya, kata presiden komisaris Grup Panasonic Gobel tu, harapan para pengusaha adalah proyek itu adalah bagian dari pembinaan pengusaha lokal. “Ini proyek pemerintah untuk membina membangun pengusaha lokal untuk menjadi pengusaha nasional yang akhirnya global. Tapi, kalau infrastruktur tidak dijalankan dan tidak ada terobosan maka daya saing kita akan lemah,” kata Rakhmat.

Dibanding negara-negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 setelah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Menurut Rakhmat, secara khusus peringkat infrastruktur Indonesia juga masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dari 100 negara yang disurvei WEF, Indonesia berada pada peringkat 78. “Keadaan itu melemahkan daya saing untuk menarik investasi, dan infrastruktur yang buruk juga menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” kata dia.

Dia menambahkan, selama ini yang terjadi adalah kurang adanya koordinasi. Masing-masing bekerja secara sektoral. Kondisi infrastruktur di Indonesia masih buruk dan tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Padahal, infrastruktur menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. (ahm)

Related posts