Aksi buruh di Indonesia semakin hari semakin banyak, selain itu tuntutan buruh pun tidak terlepas dari hanya masalah mendasar yaitu biaya hidup. Sebelum reformasi aksi buruh dapat dikendalikan melalui berbagai kekuatan, namun pasca reformasi karena setiap orang bebas menyampaikan aspirasinya, tentu demo buruh seakan tidak terbendung lagi, karena menyangkut hak azasi buruh dan pekerja.

Semua pihak termasuk buruh atau pekerja sepakat, bahwa aksi atau demo buruh pastilah menimbulkan kerugian ekonomi, karena aksi demonstrasi dinilai menurunkan produktivitas. Yang menjadi pertanyaan “Mengapa masalah perburuhan di negara kita ini tidak terselesaikan dengan tuntas dan mengapa buruh atau pekerja sepertinya tidak pernah puas terhadap banyak kebijakan atau keputusan tentang perburuhan?”

Dari sekian banyak aksi buruh dan sekian banyak perundingan yang dilakukan, kita melihat bahwa kepentingan masing-masing masih berbeda, sering tidak tercapai suatu kesepakatan tentang kerbijakan perburuhan untuk mengakomodasi semua kepentingan. Baik pekerja, pengusaha serta pemerintah. Posisi yang cukup sulit adalah pemerintah karena disamping melindungi rakyatnya, tentu mereka juga melihat kepentingan pengusaha yang ikut menggerakan roda perekonomian di Indonesia.

Belajar dari kegagalan mengatasi masalah perburuhan, mungkin sudah waktunya negara kita menempuh langkah lain, misalnya melihat bagaimana pendekatan penyelesaian masalah perburuhan di negara lain. Konsep Welfare State kelihatannya bisa menjadi salah satu solusi yang tepat. Seperti Jepang misalnya, Jepang merupakan salah satu negara yang sudah menerapkan konsep Welfare State tersebut. Welfare State berarti bahwa tugas untuk menyejahterakan pekerja adalah tangggungjawab pemerintah dan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Para pekerja atau buruh kelihatannya sangat yakin akan kelayakan besaran upah dan kesejahteraan yang mereka tuntut. Mungkin pemerintah perlu menyelesaikan masalah perburuhan lebih banyak dari aspek buruh atau pekerja. Buruh kelihatannya melihat bahwa ketidakmampuan pengusaha membayar upah sebesar tuntutan mereka, karena masalah high cost economy di negara kita disamping mungkin masih terjadi banyaknya kasus-kasus korupsi dan penggunaan uang pajak yang dinilai belum maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Penyelesaian masalah perburuhan cukup melalui Bipatrit perlu dipikirkan, dimana pengusaha dan pekerja duduk bersama untuk menghitung berapa besar biaya produksi, rugi ataupun laba, selain itu pemerintah juga harus bersikap netral. Lalu ditentukan besaran persentase dari laba yang menjadi hak buruh. Konsep seperti ini dilakukan di negara Jepang dan berhasil cukup baik.

Solusi lainnya mungkin kita semua dan terutama negara sudah saatnya mempertimbangkan untuk meyambut kehadiran Partai Buruh di parlemen, sehingga aspirasi buruh dapat disuarakan melalui partainya dan sebaliknya.