Jakarta – Semua Bank berstastus Badan Usaha Dalam Negeri (BUMN) di duga menerima suap pengadaan mesin ATM dari perusahaan penyedia mesin ATM Amerika Serikat, Diebold. Suap yang terjadi selama kurun waktu 2005-2010 itu ditaksir mencapai Rp1,6 miliar. Sontak hal itu menuai citra negatif bagi bank-bank BUMN, karena kini mereka terkesan sangat mudah dibeli harga dirinya.

“KPK harus segera bongkar kasus suap mesin ATM ini. Itu sangat memalukan dan merugikan nasabah yang pastinya. Masalahnya bank-bank yang diduga terlibat itu milik BUMN pula,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi pada Neraca, Kamis (24/10).

Lanjut, Uchok juga meminta dalam waktu secepat mungkin dapat terbongkar bank BUMN mana saja yang terlibat dalam kasus suap itu. Dengan begitu juga dapat segera diketahui nama-nama direksi nakal yang menjadi dalang di baliknya. Akhirnya para penegak hukum juga dapat segera ambil tindakan untuk proses dan keputusan hukumnya.

“Kasus ini jangan diperlambat KPK dan para penegak hukum lainnya harus segera ambil tindakan. Karena kasusnya yang dari tahun 2005 ini sebetulnya sudah usang. Kalau berharap uang kembali rasanya itu juga sudah jadi ‘kotoran’. Tapi yang terpenting kita bisa lihat pelakunya mendapat hukuman,” tegas Uchok.

Lebih jauh Uchok menilai kasus tersebut menunjukan bank milik pemerintah terbukti tidak bisa dipercaya. Hal itu sekaligus membuktikan para direksi di bank-bank tersebut sangat mudah dibeli. “Ini sangat jelaskan kalau para pemimpin direksi bank milik pemerintah sangat mudah disetir oleh asing. Mereka sangat mudah dibeli harga dirinya. Akhirnya yang sial ya para nasabah.”

Untuk itu Uchok mengatakan wajar jika masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan bank milik asing ketimbang bank dalam negeri untuk mengelola keuangannya. Pasalnya kredibilitas kinerja bank asing lebih terjamin baik dalam segi teknologinya dan sumber daya manusianya. “Mana ada direksi bank asing yang culas sama nasabah.”

Pada lain kesempatan Wakil Direktur Utama Bank BTN Evi Firmansyah mengaku pihaknya telah menjalankan pengadaan mesin ATM sesuai dengan aturan main. Jadi ia merasa Bank BTN tidak ada masalah dengan ramainya pemberitaan tentang suap mesin ATM. Bahkan ia juga meyakini semua bank BUMN juga telah menerapkan aturan main yang sama.

“Saya gak ngerti itu isu dari mana. Karena kita Bank BUMN untuk pengadaan mesin ATM harus melalui SOP seperti pengumuman di media massa, pelelangan, dan tender. Bahkan proses kepanitiannya juga ketat dengan lintas divisi,” tutur Evi.

Mengenai kemungkinan klaim adanya suap itu paslu Evi juga mengaku tidak bisa memastikan hal itu. “Saya juga tidak tahu apakah AS bohong atau tidak. Yang penting kita di BTN sudah menerapkannya sesuai perosedur.”

Kemudian Evi menjelaskan dalam pengadaan mesin ATM di Bank BTN tidak semuanya diperoleh dengan membeli. Pasalnya harga mesin ATM terbilang mahal. Sehingganya sebagiannya masih perlu diadakan dengan sistem sewa. “Di Bank BTN yang diperoleh dengan sewa itu bahkan dominan. Jumlahnya bisa mencapai 60% sampai 70%. Nah sisanya lah yang hasil beli,” tutur Evi.