NERACA

Cilegon - Pengambilalihan kembali 100% saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ke tangan Indonesia merupakan sejarah terpenting bagi Indonesia. Maklum, selama 30 tahun Inalum berada di tangan Jepang.

“Pengambilalihan ini sejarah penting yang sudah kita putuskan. Pada 1 November 2013, perusahaan besar Inalum menjadi sepenuhnya untuk Indonesia. Setelah PT Inalum kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia, maka pasokan bahan baku alumunium di dalam negeri terjamin dengan baik. Sebab pasokan produksi Inalum yang selama ini dikirim ke Jepang sebesar 70%, akan dialihkan ke dalam negeri," jelas Menteri Perindustrian, Mohammad S Hidayat di Cilegon, Banten, Rabu (23/10).

Lebh lanjut Menperin mengatakan  sudah menyetujui bahan baku kontraknya akan diperpanjang selama dua tahun kedepan. Pasokan produksi Inalum yang sebagian besar dikirim ke Jepang, tidak akan lagi dikirim ke Jepang namun pasokan produksi sebesar 70% akan dialihkan ke Indonesia, bahkan bisa mencapai 100%.

"Pengambilalihan kembali 100% saham PT Inalum merupakan keinginan yang mendalam dan bisa memenuhi aspirasi lapisan masyarakat. Sehingga membuat kembali industri Indonesia akan melaju dengan pesat,"kata Hidayat.

Setelah lamanya ditangan Jepang, pada tanggal 1 November 2013 Inalum akan kembali lagi 100% ke tangan Indonesia. Semua ini keinginan yang mendalam dan memenuhi aspirasi semua golongan. Selama ini negara Jepang memiliki saham di PT Inalum sebesar 58,87%, sedangkan Indonesia memiliki saham sebesar 41,13%.

Kemarin, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) jatuh ke pangkuan Indonesia terhitung sejak 1 November 2013. "Kami komisi VI DPR RI merestui pengambilalihan Inalum kembali, sehingga perusahaan yang selama ini sudah 30 tahun lamanya dipegang oleh Jepang, maka akan kembali lagi kepangkuan Indonesia," ujar Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartanto.

Dalam persetujuan tersebut, anggota Dewan memberikan beberapa catatan dari keputusan yang telah disepakati Komisi VI DPR RI terkait PT Inalum.

Pertama, Komisi VI DPR RI memberikan persetujuan terhadap hal perundingan yang telah dicapai Tim Perunding Proyek Asahan yang dibentuk melalui keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2010 dan meminta proses pengambilalihan dapat terlaksana, sehingga PT Inalum dapat menjadi 100% milik pemerintah RI terhitung tanggal 1 November 2013.

Kedua, komisi VI DPR RI menyetujui pembayaran share transfer atas nama Pemerintah RI untuk dibayar langsung sesuai kesepakatan dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang sesuai dengan kesepakatan. Yang tertuang dalam Master Agreement (MA) beserta addendumnya dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, komisi VI DPR RI dan pemerintah bersepakat pengelolaan PT Inalum (Persero) setelah pengakhiran tetap berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, komisi VI DPR RI menerima keinginan pemerintah provinsi Sumatera Utara beserta 10 pemerintah kabupaten/kota sekawasan Danau Toba dan DAS Asahan/Daerah Strategis Proyek Asahan untuk berpartisipasi memiliki saham di PT Inalum (Persero) dengan catatan kepemilikan Pemerintah RI dipertahankan minimal 70%.

Kelima, komisi VI DPR RI akan mengawasi pelaksanaan hasil rapat kerja ini melalui Panja Inalum. "Adapun catatan yang diberikan kami kepada pemerintah untuk segera merealisasikan pembayaran dana annual fee dan dana lingkungan hidup yang tertunggak kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota yang terkait," tutupnya.