Anggaran Kementerian BUMN Turun di 2014

NERACA

Jakarta - Komisi-VI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN pada APBN 2014 sebesar Rp131,63 miliar, lebih kecil dibanding anggaran APBN-P 2013 sebesar Rp134,5 miliar. "Anggaran Kementerian BUMN kami setujui sebesar Rp131,63 miliar. Persetujuan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Menkeu RI Nomor 258/KMK.02/2013," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azman Azzam Natawijaya, dalam Rapat Raker dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (21/10).

Dia mengatakan, setelah Komisi VI menyetujui anggaran Kementerian BUMN tersebut, selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meminta pengesahan. Sementara Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan tidak mempermasalahkan anggaran 2014 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

"Tidak apa-apa lebih kecil dari kementerian lainnya, karena memang sesuai kebutuhan," ujar Dahlan. Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran Kementerian BUMN tidak terlalu besar maka sudah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan.

"Jadi sudah seharusnya tidak usah mengada-ada soal anggaran," tegas Dahlan. Selanjutnya, anggaran Kementerian BUMN diprioritaskan pada program pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Di Kementerian BUMN anggaran hanya untuk biaya pegawai, biaya perjalanan dinas, dan konsultan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

BTN Berangkatkan 1520 Orang Pemudik - Mudik Bareng BUMN

Tren mudik gratis kini mulai banyak dilakukan perusahaan swasta, maupun BUMN dan salah satunya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk…

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun

Satgas Temukan Harga Beras di Tangerang Turun NERACA Serang - Hasil monitoring Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Banten di Kota…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…