Anggaran Kementerian BUMN Turun di 2014

NERACA

Jakarta - Komisi-VI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN pada APBN 2014 sebesar Rp131,63 miliar, lebih kecil dibanding anggaran APBN-P 2013 sebesar Rp134,5 miliar. "Anggaran Kementerian BUMN kami setujui sebesar Rp131,63 miliar. Persetujuan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Menkeu RI Nomor 258/KMK.02/2013," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azman Azzam Natawijaya, dalam Rapat Raker dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (21/10).

Dia mengatakan, setelah Komisi VI menyetujui anggaran Kementerian BUMN tersebut, selanjutnya akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk meminta pengesahan. Sementara Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mengatakan tidak mempermasalahkan anggaran 2014 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

"Tidak apa-apa lebih kecil dari kementerian lainnya, karena memang sesuai kebutuhan," ujar Dahlan. Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran Kementerian BUMN tidak terlalu besar maka sudah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan.

"Jadi sudah seharusnya tidak usah mengada-ada soal anggaran," tegas Dahlan. Selanjutnya, anggaran Kementerian BUMN diprioritaskan pada program pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Di Kementerian BUMN anggaran hanya untuk biaya pegawai, biaya perjalanan dinas, dan konsultan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

Berlakukan WFH, Bhinneka.com Pastikan Aktivitas Pengantaran Berjalan Terkendali

    NERACA   Jakarta - Demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di mana keselamatan karyawan menjadi prioritas Bhinneka.com. Kini Bhinneka.com…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…