DPR Ingatkan Pemerintah agar L/C Tetap Jalan

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Siswono Yudho Husodo, mengingatkan pemerintah untuk tetap menghidupkan lagi kewajiban penggunaan letter of credit (L/C) bagi eksportir pasca berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC).

Menurut dia, pemerintah jangan sekadar pamer (show off) keberhasilan menggelar KTT APEC dengan keluarnya “Paket Bali” yang akan dibawa pada KTT WTO Desember 2013 mendatang. “Akan tetapi, pemerintah harus memikirkan bagaimana memperoleh manfaat nyata dari perdagangan komoditas,” ungkap dia di Jakarta, Kamis (10/10).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dihidupkannya kewajiban L/C akan dapat mensinkronkan arus barang yang berbasis sumberdaya alam (SDA) dengan arus devisa hasil ekspor, namun tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, kelancaran arus barang serta peningkatan daya saing.

Berdasarkan catatan dia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) pernah mengeluarkan Permendag No.10/M-DAG/PER/3/2009 yang mewajibkan penggunaan letter of credit (L/C) bagi sejumlah ekspor produk pertanian dan pertambangan dengan nilai lebih dari US$1 juta.

Selain itu, kata Siswono, terdapat ketentuan yang akan mendukung cadangan devisa Indonesia, yaitu kewajiban disalurkannya pembayaran L/C ekspor melalui bank devisa yang berlokasi di Indonesia (Bank Devisa Dalam Negeri).

“Tanpa meninggalkan rezim devisa bebas, aturan tersebut membuat devisa ekspor komoditi utama masuk lebih cepat tanpa “parkir” dahulu di luar negeri. Dalam kondisi saat ini aturan ini seharusnya diberlakukan kembali,” tegas Siswono.

Perlu diketahui, Kemendag telah mengeluarkan peraturan tersebut pertama kali pada akhir 2008 lalu dengan tujuan memperlancar perolehan devisa, meningkatkan tertib usaha dan mendukung upaya memelihara sumberdaya alam (SDA).

Dalam Permendag itu menyebutkan ekspor hanya dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C melalui Bank Devisa Dalam Negeri. Selain itu disebutkan pula setiap melaksanakan ekspor sebagaimana dimaksud, eksportir wajib mencantunkam nomor L/C pada pemberitaan ekspor barang (PEB).

Eksportir yang melakukan ekspor dalam Permendag itu katanya wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor setiap tiga bulan kepada Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Permendag itu menyebutkan pula eksportir yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanski berupa penangguhan ekspor dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Penerangan Jalan yang tidak Berfungsi

Lampu PJU dipertigaan antara Jalan Jombang ( jalan Amir Machmud), Jalan Sumatra (Pintu Utara VBI) dan Jalan Sawil, Tangerang, dimatikan…

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tahan Suku Bunga Acuan

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah usai melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Oktober 2017.…

Sinarmas MSIG Life Luncurkan 4 Produk Bancassurance - Gandeng Bank BJB

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Sinarmas MSIG Life) dan Bank BJB, berkolaborasi meluncurkan…

BTN Masuk Jajaran Perusahaan Terbaik Indonesia

      NERACA   Jakarta - Setelah berhasil meraih beragam penghargaan atas kinerjanya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.…