NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) setiap awal bulan merilis beberapa data penting yang sering dijadikan acuan bagi banyak pihak, termasuk pengambil keputusan, akademisi, pengamat, maupun media. Beberapa data yang sering digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) atau biasa disebut inflasi/deflasi dan perkembangan ekspor-impor, termasuk penghitungan neraca perdagangan Indonesia.

Data teranyar BPS menyebutkan pada September 2013 Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,35% dan Agustus 2013 neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar US$132 juta. Angka ini dinilai beberapa pihak aneh dan dicurigai adanya manipulasi data, karena sebulan sebelumnya, BPS merilis data bahwa pada Agustus 2013 Indonesia mengalami inflasi sebesar 1,2% dan neraca perdagangan Juli 2013 Indonesia mengalami defisit teramat dalam, yaitu US$2,31 miliar.

Namun, kecurigaan adanya manipulasi data tersebut ditampik Kepala Biro Humas dan Hukum BPS, Yeane Irmaningrum. Menurut dia, pihaknya memiliki data dan informasi akurat serta terukur mengapa terjadi deflasi di September dan surplus neraca perdagangan pada Agustus.

“Deflasi bulan September sebesar 0,35%, dapat kami jelaskan bahwa itu terjadi karena turunnya beberapa kelompok komoditas bahan makanan dan transportasi. Diantaranya bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat sayur, daging sapi, ikan segar, dan wortel, tarif angkutan antar kota dan tarif angkutan udara dengan total andil/share sebesar -0,97%,” jelas Yeane kepada Neraca, Selasa (8/10) malam.

Sumbangan deflasi yang cukup besar dari komoditas hasil pertanian, lanjut Yeane, disebabkan terpenuhinya kebutuhan konsumen, karena hasil panen yang berlimpah. Penurunan tarif beberapa jenis angkutan antar kota dari harga tuslag pada Hari Raya Idul Fitri pada Agustus 2013 serta tarif angkutan udara, juga turut memberikan sumbangan terhadap deflasi. Demikian pula dengan kebijakan membuka keran impor daging sapi beku, maupun bakalan.

Selain komoditas penyumbang deflasi, terdapat juga komoditas penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, tempe, tahu mentah, daging ayam ras, tarif sewa rumah, beras, minyak goreng, nasi dengan lauk, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, tarif air minum, dan tarif rekreasi, dengan total andil sebesar 0,50%.

“Kenaikan harga kacang kedelai berdampak pada kenaikan harga produk turunannya, yaitu tempe dan tahu mentah, sehingga memberi andil inflasi. Pengaruh harga dunia untuk komoditas emas, juga berpengaruh pada kenaikan harga emas perhiasan. Selebihnya sebanyak 752 komoditas dari 774 komoditas yang ada di dalam paket penghitungan IHK, secara total menyumbang inflasi sebesar 0,12%,” jelas Yeane.

Tiga instansi dilibatkan

Dia juga menjelaskan kondisi terkait surplus neraca perdagangan Indonesia. Surplus neraca perdagangan dapat terjadi ketika nilai ekspor dan impor turun pada saat bersamaan, tetapi penurunan nilai impor lebih cepat dibanding penurunan nilai ekspor. Pada Agustus 2013, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$13,16 miliar atau turun 12,77% dibanding Juli 2013. Di sisi lain pada bulan yang sama nilai impor Indonesia mencapai US$13,03 miliar atau turun 25,20% dibanding Juli 2013.

“Perlu diketahui bahwa data ekspor dan impor Indonesia dikelola oleh tiga instansi, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Yeane.

Hal ini tertuang pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik Nomor: PER-227/MK/2011; 13/1/BI/DSM/NK; dan 13/KS/10-VIII/2011 Tanggal 10 Agustus 2011, yang salah satu kutipannya menerangkan bahwa data kepabeanan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan merupakan sumber utama data ekspor dan impor bagi BI untuk menyusun statistik neraca pembayaran, dan bagi BPS untuk menyusun statistik ekspor dan impor.

Dalam mengelola data ekspor dan impor Indonesia, BPS tidak sendirian. Bank Indonesia dan Ditjen Bea dan Cukai secara independen juga melakukan penghitungan data ekspor dan impor sehingga tidak mungkin jika data ekspor dan impor yang dihitung oleh BPS berbeda signifikan dengan data ekspor dan impor yang dihitung oleh BI dan Ditjen Bea dan Cukai.

Lebih lanjut, Yeane menjelaskan, untuk menyusun data ekspor dan impor, BPS menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh PBB yaitu International Merchandise Trade Statistics Compiler’s Manual, yang berlaku secara internasional dan dipakai oleh kantor statistik di seluruh dunia, sehingga ada keterbandingan antarnegara. [iqbal]