Bank Syariah Basmi Rentenir

NERACA

Akses masyarakat ke bank masih sangat sangat rendah. Sebanyak 60% warga Indonesia cenderung atau biasa meminjam uang, tetapi hanya 17% yang mengakses pinjaman di bank dan 43% sisanya mengutang di layanan informal. Dampak rendahnya akses terhadap bank menyebabkan sejumlah dampak negatif, di antaranya eksploitasi keuangan seperti praktik rentenir yang terjadi di pedesaan.

Pakar ekonomi kerakyatan dari Universitas Diponegoro Semarang, Purbayu Budi Santoso menuturkan, masyarakat di pedesaan seakan menjadi nasabah tetap para rentenir. Tidak bisa disalahkan ketika mereka tergoda atau tergantung kepada jasa keuangan ilegal sebab tidak ada pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Besaran bunga utang yang ditetapkan pun seolah menjadi tidak masalah bagi mereka.

\\\"Bukan rahasia umum lagi, sadar atau tidak sadar, sebagian masyarakat pedesaan kesulitan lepas dari oknum rentenir. Bukannya tambah makmur, ekonomi mereka semakin remuk gara-gara rentenir,\\\" kata Purbayu Budi Santoso.

Terkait hal tersebut, dia berharap, perbankan syariah di Indonesia tidak hanya melebarkan sayap di setiap kabupaten/kota, tetapi juga ke pedesaan. Jika hal itu terwujud, masyarakat pedesaan dapat hidup tenang, terhindar dari godaan oknum yang ingin memanfaatkan minimnya akses keuangan mereka.

Menurutnya, bank-bank bersistem syariah mampu menyelesaikan problematik perekonomian di desa-desa, melindungi hak masyarakat yang notabene berasal dari kalangan menengah ke bawah. Syaratnya, konsep yang nyata mengenai perbankan syariah benar-benar dijalankan, yakni melalui penekanan profit loss sharing.

\\\"Selama itu bisa optimalkan, syarat kejujuran berbasis kepercayaan dan kehati-hatian bisa terealisasi, bahkan tak ayal bisa tumbuh bagus dari sisi bisnis,\\\" jelas dia.

Dalam menjalanankan program pinjaman dana, bank syariah menerapkan beberapa fasilitas sebagai bentuk transaksi pinjaman dana. fasilitas yang dimaksud diantaranya Qardh (pinjaman atau kredit), Rahn (gadai), dan Hiwalah (alih utang piutang). sehingga nasabah dapat menerima pinjaman dana sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Qardh, sebuah fasilitas bank syariah yang diberikan kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang tunai langsung. Dalam fasilitas ini nasabah diperbolehkan untuk mengambil pinjaman melalui atm mereka. Dan mengembalikan pada waktu yang telah di tentukan.

Rahn, sebuah perjanjian dalam peminjaman dana pada sebuah lembaga keuangan, salah satunya bank syariah, yaitu memberikan sebuah jaminan untuk membayar kembali dana yang dipinjam. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sampai tempo yang ditentukan, pihak bank dapat menjual barang gadaian. Apabila hasil penjualan nilainya lebih dari perjanjian pinjaman maka sisanya akan dikembalikan kepada Nasabah. Akan tetapi jika kurang maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

Sedangkan Hiwalah,perbankan syariah melakukan pengalihan utang-piutang. Praktiknya ,Si-A seorang distributor Tempe, dijual ke B sebagai Pengelola Bisnis Tempe Goreng, akan tetapi B akan membayar 1 minggu/1bulan kemudian. Sedangkan Si A membutuhkan Dana. Maka Si A meminjam uang dari perbankan, sehingga utang Si B dialihkan ke. Si B akan membayar ke Bank sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan kepada si-A.

BERITA TERKAIT

BJB Diminta Atasi Rentenir

      NERACA   Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Bank BJB ikut melindungi masyarakat agar…

Mandiri Syariah Tawarkan Solusi Hedging Syariah

  NERACA   Surabaya - Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyediakan solusi mitigasi risiko fluktuasi mata uang melalui produk hedging…

Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah

  NERACA Surabaya - Indonesia sebagai negara yang mayoritas berpenduduk Muslim perlu lebih cepat mengejar ketertinggalan ekonomi syariah dibanding negara-negara…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…