Pemerintah Bisa Hemat Rp70 Triliun

Gunakan E-Procurement

Selasa, 01/10/2013

NERACA

Jakarta – E-Procurement sudah ada di Indonesia sejak 2008. Sistem pengadaan barang lewat elektronik ini berpotensi besar untuk membuat belanja Pemerintah efisien. Pemerintah sebagai konsumen dapat berhubungan langsung dengan produsen barang yang hendak dilakukan pengadaannya.

Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan, Pemerintah mempunyai potensi pengadaan lebih dari Rp700 triliun untuk pengadaan barang pada tahun 2014. Jumlah tersebut terdiir dari Rp383 triliun dari belanja Pemerintah Pusat, Rp94 triliun dari belanja Pemerintah Provinsi, dan Rp323 dari belanja Pemerintah Kota/Kabupaten.

“Potensi pengadaan Rp700 triliun, potensi dihemat 10% atau Rp70 triliun,” kata Agus di Jakarta, Senin (30/9). Sampai saat ini, LKPP memfasilitasi 590 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Seluruh provinsi sudah terlayani. Hampir semua Kementerian sudah punya LPSE, tapi kalaupun sudah punya LPSE, belum seluruh anggaran pengadaan dimasukkan dalam e-procurement.

“Rata-rata hanya 14% dari total proyek pengadaan. Masih rendah sekali,” kata Agus. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat kritisi dari Agus karena belum menerapkan LPSE dengan benar. “PU itu merasa mereka sudah pakai e-proc, padahal di sistem kita ini melibatkan orang lain penerbit sertifikat digital, lembaga sandi negara. Nah, PU tidak punya itu, jadi seolah-olah di dalam mereka sendiri. Mereka (PU) belum tergabung ke dalam sistem yang secara security lebih aman, secara sistem lebih independen,” jelas Agus.

Agus juga menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 2,4 juta perusahaan yang berkecimpung di pengadaan, tetapi hanya 230 ribu perusahaan yang ikut dalam pengadaan barang dan jasa proyek Pemerintah. “Seperti ada sekat,” kata Agus.

Menurut Agus, keluhan pengadaan yang paling sering muncul adalah masih rumitnya proses yang diberlakukan, juga waktunya yang lama. Padahal dalam Perpres terkait, hanya diberi waktu 14 hari untuk pengumuman sampai dapat pemenang lelang, untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5 miliar. Pada kenyataannya, proses yang seharusnya sebentar itu bisa menjadi 3-4 bulan.

“Masih ada keengganan pengelolaan dana Pemerintah. Bahkan semua unit pengadaan di Kabupaten Tabalong mengundurkan diri,” kata Agus.

Perlu Undang-undang

Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti mengatakan, terdapat lebihd ari tujuh puluh masalah dalam pengadaan proyek Pemerintah. Dari tahapanb penyusunan anggaran saja sudah banyak masalah yang berlarut-larut, seperti penunjukan satuan kerja dan pembahasan DIPA. Saat pengadaan, ada proses sanggah dan proses banding yang panjang. Lalu pada proses pelaksanaan, terdapat masalah pencairan dana yang condong di akhir tahun, dan juga masalah pembebasan lahan. Belum lagi masalah kurangnya sosialisasi.

Menurut Agus, e-procurement ini bisa menjadi penyelesaian banyak masalah tersebut. Proyek besar pun bisa dilakukan dengan jalan ini. Seperti misalnya proyek double track Pantura senilai ratusan miliar yang menggunakan jalan e-procurement. Dan banyak proyek pengadaan juga yang nilainya sedikit lebih tinggi dari Rp200 juta.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar menyatakan perlunya Undang-Undang tentang pengadaan publik. “Saya akan perjuangkan,” kata Harry. Menurut dia, pijakan LKPP yang hanya berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) itu terlalu lemah. Tidak ada sanksi kalau tidak dilaksanakan. Padahal dia melihat potensi anggaran yang bisa dihemat lewat LKPP begitu besar.

Dia meminta LKPP menyusun draft Undang-Undang yang dimaksud. Namun Agus sebagai Kepala LKPP mengatakan telah memperjuangkan Undang-Undang ini sejak beberapa tahun yang lalu, tapi belum ada kemajuan yang berarti. [iqbal]