Pepesan Kosong Wapres Boediono

Pepesan Kosong Wapres Boediono

Pada 20 September 2010 Wakil Presiden (Wapres) Boediono memimpin rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian yang khusus membahas masalah kemacetan di Jakarta. Sebab kemacetan sudah merambah hingga daerah sekitar Jakarta, seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Instansi yang terlibat antara lain Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Polri, Pertamina, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Ada sebanyak 17 rekomendasi langkah strategis yang ditetapkan Wapres ketika itu. Banyak usulan Pemprov DKI yang dimasukkan. Ke-17 langkah stratgis itu ditargetkan terlaksana pada kurun waktu 2010-2012. Setelah itu diharapkan kemacetan di Jakarta terurai. Jalanan lengang.

Tapi janji tinggal janji. Mana realisasinya? Dari 17 rekomendasi itu, hanya tujuh butir saja yang sudah dilaksanakan. Yaitu, penambahan empat jalur busway dari 8 menjadi 12 koridor; sinkronisasi harga gas untuk bus Transjakarta; optimalisasi KRL, re-routing dan penambahan gerbong; realisasi KRL lingkar (loop line); revisi Perda Perparkiran untuk mengatasi parkir liar; percepatan proyek double decker jalur KA Jatinegara- Cikarang; serta penyediaan park and ride di stasiun KA dan terminal busway untuk menguangi pemakaian kendaraan pribadi.

Selebihnya pepesan kosong. Progress-nya mleset dari jadwal. Ke-10 program yang molor dari target itu adalah percepatan pemberlakuan electronic road pricing (ERP); sterilisasi jalur busway; revitalisasi dan restrukturisasi angkutan umum, percepatan pembangunan kereta Bandara – Manggarai; proyek MRT; revisi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek; pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek; melanjutkan proyek monorel; pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota; serta pembatasan kendaraan bermotor.

Pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta masih sekadar wacana. Usulan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa ketika itu untuk membatasi kendaraan bermotor dengan pola ganjil genap nomor polisi, gagal diujicobakan saat Pesta Olah Raga Asia Tenggara (Asean Games) ke-16 pada 11-22 November 2011. Pasalnya, Kapolda Metro Jaya menolak uji coba tersebut, tapi harus didului dengan survei masyarakat terhadap kesiapan masyarakat.

Akhir 2012, Gubernur DKI Joko Widodo berencana menerapkan pembatasan mobil berdasarkan nomor pada plat nomor kendaraan bermotor ganjil dan genap. Sampai sekarang, pembatasan kendaraan bermotor dengan pola ganjil genap itu belum juga diterapkan dengan berbagai alasan. Sedangkan, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan, sistem jalan berbayar (ERP) baru akan diterapkan pada Januari 2014. (saksono)

Related posts