Pemerintah Jangan Terlena Kebijakan Tapering Off

Antarinstitusi Tak Sejalan

Selasa, 24/09/2013

NERACA

Jakarta - Penundaan rencana pengurangan (tapering off) stimulus moneter (quantitative easing/QE) oleh Bank Sentral AS (The Fed) seharusnya menjadi peluang Indonesia untuk segera memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan (current account deficits) melalui kebijakan jangka pendek. Menurut Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, kebijakan yang dimaksud yaitu kebijakan yang konsisten terhadap pembangunan dengan cara meningkatkan investasi dalam negeri.

Pasalnya, para investor butuh rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi, serta melihat keseriusan pemerintah. “Untuk jangka pendek ini, Saya kira dibutuhkan kebijakan yang konsisten semua antarinstitusi. Baik itu BI (Bank Indonesia), Kemenkeu (Kementerian Keuangan) maupun kementerian dan lembaga terkait. Mereka harus punya kesepakatan bersama dengan tujuan dan arah yang sama,” ungkap Lana di Jakarta, Senin (23/9).

Dia lalu memberi contoh BI, di mana dalam kebijakan jangka pendeknya akan menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) yang sebenarnya bertujuan untuk mengurangi tekanan rupiah dari tingginya volume impor. Dengan naiknya BI Rate diharapkan ada pertumbuhan ekonomi dalam negeri karena jumlah impor akan terus turun. Tetapi, sambung Lana, volume impor itu sendiri akan turun apabila kementerian dan lembaga lainnya memiliki kebijakan yang searah.

Lebih jauh Lana menilaim saat ini tekanan terhadap rupiah sudah melambat. Dengan demikian sekarang adalah momentum tepat bagi para investor untuk menanam modal kembali di Indonesia. Hanya saja, imbuh Lana, yang ditunggu investor saat ini konsistensi pemerintah untuk membuat kebijakan yang solid antarinstitusi. “Pemerintah harus segera mengumumkan kebijakan yang bisa meyakinkan investor. Juga kebijakan yang diumumkan harus konsisten satu sama lain. Hal ini menjadi perhatian karena akan ada penilaian bahwa Indonesia serius memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan,” paparnya.

Tak hanya itu saja. Dosen FE UI ini juga mengingatkan bila para investor telah menanamkan modalnya kembali di Indonesia hasilnya belum langsung terasa. Menurut dia, minimal enam bulan ke depan barulah terlihat hasil yang diharapkan.

“Saya kira para investor juga tahu bahwa hasil investasi mereka baru akan terasa, minimal, enam bulan ke depan. Karena para investor juga tahu bahwa defisit neraca transaksi berjalan tidak bisa diperbaiki dalam waktu cepat,” jelas dia.

Namun fakta di lapangan berbeda. Pemerintah, kata Lana, belum konsisten untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Hal ini disebabkan kebijakan dari kementerian terkait belum satu arah dengan kebijakan BI. “Saya melihatnya BI sudah serius memperbaiki volume impor dengan menaikkan BI Rate. Tapi sisi lain pemerintah justru menambah volume impor,” keluhnya.

Penambahan volume impor yang dimaksud Lana adalah kebijakan pemerintah yang akan menjual mobil murah. Dia melihat akan banyak pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan produksi dan onderdil. Belum lagi ditambah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang kian meningkat. “Satu sisi tekan impor. Sisi lainnya lagi justru tambah impor. Konsisten nggak tuh?” katanya, mempertanyakan.

Koordinasi dengan Menkeu

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Heru Budiargo menuturkan, terpilihnya Kepala Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pihaknya masih belum mengetahui sosok yang akan menggantikan Mirza. Namun menurut Heru, pengganti Mirza nantinya akan tergantung keputusan Menteri Keuangan.

“Pengganti Mirza Adityaswara sebagai Kepala Eksekutif LPS akan direkomendasikan melalui Menteri Keuangan Chatib Basri. Untuk prosesnya nanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menunjuk orang dimaksud,” ujar Heru di Jakarta. Dia juga menjelaskan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kemenkeu supaya jabatan Kepala Eksekutif LPS ini segera terisi.

Menurut Heru, posisi itu tidak boleh dibiarkan kosong dalam waktu lama, karena LPS merupakan pengawal ketahanan perbankan. Oleh karena itu, perlu mempertahankan struktur organisasi yang kuat. Dia berharap pengganti Mirza adalah orang yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi perbankan, ekonomi makro dan mikro.

Selain itu harus mampu memahami dan menangani persoalan yang dihadapi oleh LPS dengan cepat, terutama dalam mengikuti standard dan operasional LPS. Namun sayang, Heru belum memiliki gambaran siapa yang akan menjadi pengganti Mirza. “Kami belum memiliki pandangan jelas apakah dari dalam atau dari luar LPS. Tapi kita tentu akan terus berkoordinasi dengan Menkeu,” tandasnya. [lulus/sylke]