Tujuh Jembatan Baru Akan Dorong Perekonomian Sulawesi

NERACA

Makassar – Tujuh jembatan baru diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Ketujuh jembatan ini mempunyai panjang total 458,2 meter dan memerlukan dana Rp82,3 miliar untuk pembangunannya. Dana tersebut diperoleh dari kontrak tahun jamak dimulai dari tahun 2008 sampai 2010.

“Jembatan-jembatan ini sangat penting dan akan memperlancar arus manusia dan barang yang ada di Sulawesi, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi keseluruhan Sulawesi,” kata Djoko di Makassar, Sabtu (21/9) pekan lalu.Ke tujuh jembatan yang dimaksud adalah Jembatan Sungai Kalibone di Kabupaten Pangkep, Jembatan Sungai Pute di Maros, Jembatan Sungai Takkalasi, Jembatan Sungai Lampoko, Jembatan Sungai Wiringtasi, Jembatan Sungai Kupa, dan Jembatan Sungai Bojo. Lima jembatan yang disebutkan terakhir berada di Kabupaten Barru. Masing-masing dari tujuh jembatan itu mempunyai lebar sebesar 12,5 meter.

Djoko mengatakan, koridor Sulawesi merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berfungsi sebagai kawasan pengembangan sektor perikanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan akan terus mendapat perhatian Pemerintah dalam pembangunannya.

“Dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut, sistem jaringan jalan yang andal dan berkelanjutan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari penyiapan kebijakan dan pengaturan serta pembangunan jalan melalui kegiatan preservasi, peningkatan kapasitas maupun konstruksi jalan baru. Di sisi lain, untuk mendukung sektor perikanan dan pertanian, jaringan irigasi yang andal dan jaminan ketersediaan air bagi masyarakat juga mendapat perhatian besar,” jelas Djoko.

Peningkatan volume lalu lintas, baik melalui kendaraan pribadi maupun angkutan umum, lanjut Djoko, telah terpicu oleh perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

“Hal ini telah berdampak terhadap berkurangnya daya dukung jaringan jalan yang tersedia, seperti yang terjadi pada koridor lintas barat Sulawesi. Untuk mengatasinya, pemerintah melalui Kementerian PU telah membangun 7 jembatan pada koridor lintas barat ini,” tutur Djoko.

Djoko menjelaskan, terdapat tiga lintas nasional di Sulawesi, yaitu lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur. Ketujuh jembatan ini berada di lintas barat, dan lebih spesifknya adalah di ruas Maros – Pare-Pare. Dia mengakui adanya kerusakan jalan di trans Sulawesi secara keseluruhan, karena memang kondisi jalan yang terus dipakai.

Sebetulnya, pembangunan tujuh jembatan ini direncanakan selesai pada tahun 2010, tetapi masalah klasik pembebasan tanah mengemuka dan membuat penyelesaiannya dan peresmiannya mundur tiga tahun. Alasan itu juga yang membuat beberapa titik di trans Sumatera tersendat untuk diselesaikan.

“Pembebasan tanah sulit sekali, sampai sekarang masih ada titik yang belum tuntas. Titik-titik yang belum terselesaikan mungkin belum cocok harganya, biasanya begitu. Pembangunan ini tidak pakai deadline, makin cepat makin baik,” jelas Djoko.

Penghubung Lima Provinsi

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Djoko Murjanto melaporkan bahwa tujuh jembatan yang terletak di Lintas Barat Sulawesi tersebut menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Pembangunan jalan lintas ini merupakan bagian dari rencana Strategis Ditjen Bina Marga 2010 – 2014 dan direncanakan pada akhir 2014 dapat berkondisi mantap dan lebar jalan secara umum mencapai enam meter.

Pembangunan ketujuh jembatan ini merupakan kegiatan duplikasi untuk menambah jalur lalu lintas menjadi 2 jalur untuk arah yang berlawanan. Jalur tambahan ini memiliki 2 x 3,5 meter lajur lalu lintas dengan lebar total 12,5 meter termasuk pedestrian dan pengaman. Konstruksi jembatan menggunakan beton pelengkung dan PCI girder.

Mengenai kekuatan tujuh jembatan yang baru diresmikan tersebut, Murjanto mengatakan akan kuat selama sepuluh tahun asalkan perawatan dilakukan secara rutin dan jembatan digunakan dalam fungsi yang normal. “Kondisi normal itu artinya beban tidak lebih dari 10 ton dan sesuai dengan LHR (Lalu Lintas Harian Rata-Rata) biasanya,” kata Murjanto.

Pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan jembatan ini akan dilewati oleh truk-truk besar yang bobotnya lebih dari 10 ton. Menurut Murjanto, pelanggaran semacam ini harus dilawan. Jangan sampai investasi di jembatan ini memunculkan biaya tambahan untuk perbaikan yang lebih tinggi dari nilai tambah yang muncul bagi perekonomian masyarakat.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengaku senang akan tujuh jembatan yang dibuat oleh Kementerian PU ini. Dia yakin, jembatan ini akan membuat perekonomian masyarakat terkerek naik. Transportasi di keseluruhan Sulawesi akan semakin lancar dengan adanya jembatan ini.

“Inflasi di provinsi akan dapat ditekan karena akses suplai barang semakin mudah, sehingga kemungkinan ketiadaan barang sehingga melambungkan harga itu dapat ditekan,” kata Limpo. [iqbal]

Related posts