Gakopti Tetap Diberikan Izin Impor Kedelai

Belum Punya Pengalaman

Kamis, 19/09/2013

NERACA

Jakarta - Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) mendapatkan jatah importasi kedelai sebesar 125.000 ton. Padahal, Gakoptindo hanya meminta jatah impor sebesar 20.000 ton dan Gakoptindo baru terdaftar sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk pertama kali. Sontak, Sekrertaris Jenderal Gakoptindo Suyanto merasa bingung dengan kebijakan tersebut. "Surat Persetujuan Impor (SPI) itu sudah keluar, 125 ribu ton. Tapi jujur saja kami tak punya kemampuan," ungkap Suyanto.

Menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat ditemui usai acara Speaker Series di Jakarta, Rabu (18/9) menjelaskan bahwa pemberian izin importasi kedelai kepada Gakopti merupakan arahan dari Wakil Presiden. "Ini adalah arahan dari Wapres untuk memberikan izin impor kepada siapapun," ujar Gita.

Ia menjelaskan dengan melonjaknya harga kedelai maka kebijakan membuka kran impor adalah salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan harga. "Gakopti adalah salah satu yang mendapatkan importasi kedelai. Mudah-mudahan Gakoptindo punya kapasitas (mendatangkan kedelai)," jelasnya.

Namun demikian, Suyanto mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha mendatangkan kedelai sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Pihaknya, kini tengah mengusahakan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Rakyai Indonesia (BRI). Ia beralasan dengan menggandeng BRI yang identik dengan dukungannya bagi usaha rakyat maka bisa memperlancar usahanya. Untuk itu, kata dia, Gakoptindo sedang berkoordinasi dengan para anggotanya yang terdiri dari 15 ribu perajin tahu tempe. "Kami mendata aset yang dapat dijaminkan," ujarnya.

Suyanto mengatakan, beberapa Koperasi Produsen Tahu-Tempe Indonesia (Kopti) di daerah telah bersedia untuk menjaminkan asetnya agar mereka bisa mengimpor kedelai secara mandiri. Kopti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, misalnya, siap menjaminkan aset mereka berupa tanah, bangunan dan peralatan yang masing-masing bernilai Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar. Namun, bila aset itu tak juga mencukupi, Suyanto menyatakan tak menutup kemungkinan bagi Gakoptindo untuk menggandeng pihak ketiga. "Pihak ketiga ini bisa Bulog atau perusahaan swasta," katanya.

Belum selesai soal uang, Suyanto juga mengaku belum mengikat kontrak dengan pemasok kedelai di Amerika Serikat. "Pokoknya kalau harus bersaing sama importir-importir besar yang sudah pengalaman itu kami tidak mampu," ucapnya. Menurut Suyanto, saat mengajukan izin impor, Gakoptindo memang hanya mempertimbangkan kebutuhan kedelai mereka yang besarnya mencapai 132 ribu ton per bulan. "Jadi, kaget juga waktu diberi izin impornya sebesar itu," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina memaparkan bahwa para perajin tahu dan tempe yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo) mendapatkan jatah impor kedelai sebesar 125.000 ton di 2013. Jumlah ini jauh lebih besar dari perhitungan awal yang hanya diberikan 20.000 ton. "Maksudnya adalah Gakopti SPI (Surat Persetujuan Impor) sudah 125.000 ton. Kita tidak atur mengenai kuota lagi sesuai keputusan terakhir," ungkapnya.

Padahal, Gakoptindo hanya mengajukan alokasi impor kedelai sebesar 20.000 ton. Sampai akhir Agustus 2013, Kemendag menyetujui importasi Gakoptindo sebesar 20.000 ton dengan kewajiban serap kedelai lokal sebesar 9.075 ton.

Jumlah ini jauh lebih besar bila dibandingkan alokasi impor yang diberikan Perum Bulog. Padahal Gakoptindo terdaftar sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk pertama kali. Untuk tahun 2013, Bulog hanya diberikan impor kedelai sebanyak 100.000 ton. "Intinya sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan SPI itu diberikan. Dalam SPI tidak dipermasalahkan persyaratan pembiayaan pokoknya sesuai SPI," katanya.

Bukan Hal Mudah

Direktur Eksekutif Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) Yus'an menjelaskan untuk menjadi importir kedelai dan memastikan ketersediaan kedelai selama ini sendiri bukanlah perkara yang mudah. "Perlu dipahami kalau orang mau kerjasama harus equal. Ada yang jumlah kontainernya puluhan, satuan, atau menggunakan kapal. Ini semua tidak mungkin disatukan karena skalanya berbeda. Belum lagi kualitas barang, di mana tiap importir punya karakteristik kedelai," ujar dia.

Selain itu, dia juga menepis anggapan adanya kerjasama antar sesama importir untuk melakukan permainan harga sehingga terjadi lonjakan seperti sekarang. Karena menurutnya, justru sesama importir sendiri banyak diantara mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain. "Dari pengalaman saya, para anggota tidak saling mengenal. Artinya mereka kenal nama, perusahaan, tapi tidak kenal fisik. Dari asosiasi kami menekankan demikian," lanjut dia.

Dia mengatakan sebenarnya asosiasi sendiri tidak senang dengan adanya kenaikan harga. Bila dolar masih menguat dinilai wajar jika harga kedelai terus naik. "Importir memikirkan upaya solusi meringankan perajin tahu tempe ini. Kalau stok tetap tersedia, apalagi ada kebijakan baru dengan tidak membatasi importir, kebutuhan kedelai tidak akan terjadi kekurangan pasokan. Tapi paling kurs dolar stabil dulu, sehingga diperhitungkan secara pasti harga permanen yang dijual ke perajin," jelasnya.

Di sisi lain, asosiasi mengatakan para perajin tempe tahu terpaksa menaikan harga jual produknya karena lonjakan harga bahan baku, maka kenaikan tersebut juga harus diimbangi peningkatan kualitas mutu produk tempe tahu yang mereka jual. "Kita berharap produksi tempe bisa ditingkatkan kualitas, life time, packaging sehingga bisa tahan lama. Dengan demikian harga bisa disesuaikan lebih tinggi," tandas Yus'an.