Pengusaha Ngotot Impor Biodiesel, Pemerintah Ancam Cabut Izin Usaha

Kamis, 19/09/2013

NERACA

Jakarta - Indonesia menjadi salah satu negara produsen terbesar dalam menghasilkan biodiesel. Pada 2012, Indonesia telah memproduksi sebesar 2,2 juta kilo liter atau meningkat 4 kali lipat dibandingkan pada 2010 yang hanya 500.000 kilo liter pertahun. Sementara itu, per Juli 2013, penyerapan biodiesel baru mencapai 411.997 kiloliter. Atas dasar itulah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengancam apabila ada pengusaha yang mengimpor biodiesel dari Malaysia maka akan kena sanksinya yaitu pencabutan izin usaha.

"Kebijakan pemanfaatan biodiesel harus didukung oleh semua kalangan termasuk dari pengusaha. Pengusaha diwajibkan menyerap BBN yang berasal dari pasar domestik, jika pengusaha tetap menyerap BBN impor maka ada sanksi yaitu mencabut izin usahanya. Semua pelaku industri biosolar, tidak boleh beli dari Malaysia. Semua harus beli di dalam negeri, dicampur di dalam negeri. Kalau ada apa-apa, laporkan. Kita cabut izin usahanya," ungkapnya di Jakarta, Rabu (18/9).

Susilo mengatakan beberapa waktu lalu pemerintah telah mengeluarkan mandatory untuk meningkatkan penyerapan kandungan biodesel dari 7,5% menjadi 10 % untuk biosolar. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan empat kebijakan ekonomi. "Ini langkah bukan main pentingnya untuk mendukung paket kebijakan presiden terkait penggunaan biodiesel. Itu satu-satunya cara untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) kita yang sangat besar," kata Susilo.

Ia menuturkan, jika program ini terlaksana maka akan berdampak positif pada bangsa. Pasalnya banyak elemen yang diuntungkan seperti pertani dan negara, karena bisa menekan impor BBM. "Kalau ini kita jalani dengan baik, efek gandanya bukan main. Petani dapat lebih. Paket 10% jadi, semuanya. Untuk transportasi segala macam, termasuk pembangkit listrik. Kita sudah minta PLN menyiapkan schedule mana saja yang butuh," jelas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, mengungkapkan, akan terus menggenjot produksi biofuel. Menurut dia, kebutuhan solar di Indonesia sebesar 33 juta kiloliter. Dengan persentase sebesar 10%, maka kebutuhan biodiesel sebesar 3,3 juta kiloliter."Kita sendiri kapasitas produksinya sudah 4,8 juta kiloliter. Kami siap memasok," ujar Paulus.

Lebih lanjut, Paulus bilang, mekanisme penyaluran biodiesel ini nantinya sama seperti pembelian bahan bakar pada umumnya. Ada sekitar 50 pemegang izin bahan bakar minyak seperti Pertamina, Shell, dan Total yang akan menyalurkan biodiesel.

Mengurangi Impor BBM

Pemerintah akan mengupayakan peningkatan pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor minyak dan gas serta menekan defisit neraca perdagangan secara keseluruhan. "Kita akan mengurangi beban impor migas, memperluas pasar domestik dan memperkuat usaha perkebunan rakyat yang memang bisa meningkatkan kapasitas penggunaan bahan bakar nabati," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Hatta mengatakan penggunaan biodiesel ini termasuk salah satu dari rumusan paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah, dan asosiasi siap untuk mendukung kebijakan tersebut karena memiliki kapasitas yang telah memadai. "Kapasitas terpasang dunia usaha saat ini adalah 5,67 juta kiloliter dan akan ada jumlah tambahan sekitar 3 juta kiloliter serta rencana tambahan dimasa mendatang 3,14 juta kiloliter," katanya.

Dalam rapat tersebut, asosiasi siap untuk memenuhi persyaratan mandatory biodiesel 10 persen dari penggunaan solar PSO maupun non PSO, dimana saat ini keseluruhan penggunaan dari solar per tahun mencapai 35 juta kiloliter. "Dunia usaha siap untuk memasok dan mandatory ini tidak hanya berlaku untuk PSO tapi juga non PSO yang dikonsumsi industri pertambangan yang besar dan industri lain yang menggunakan solar," katanya.

Hatta mengharapkan penggunaan biodiesel ini akan mengurangi impor solar secara signifikan, dan dalam jangka panjang dapat menekan defisit transaksi berjalan yang menyebabkan pelemahan rupiah dan anjloknya bursa saham. "Ini menunjukkan kesiapan kita untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan bisa menurunkan volume impor Bahan Bakar Minyak (BBM)," katanya.

Hatta juga memastikan penggunaan biodiesel untuk solar PSO akan dipercepat dan ada konsekuensi tersendiri bagi industri yang tidak menggunakan energi dari bahan bakar nabati ini, sesuai dari ketentuan yang telah ditetapkan. "Untuk non PSO akan dibuat timeline sehingga pada saat ditetapkan ada transisi dan semua wajib menggunakan 10%. Kemudian ada konsekuensi terhadap penyimpangan apabila tidak menggunakan Bahan Bakar Nabati," ujarnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah akan mendorong penggunaan biodiesel untuk mengurangi impor BBM, serta menekan defisit transaksi berjalan mulai triwulan III-2013. "Diharapkan impor migas akan menurun signifikan untuk menekan defisit transaksi berjalan mulai triwulan tiga. Kalau biodiesel, saat ini swasta sudah siap, tapi dulu belum mandatory karena harga BBM masih murah," katanya.