NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penurunan jumlah rumah tangga usaha tani sebesar 5 juta rumah tangga dari 31 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 26 juta rumah tangga pada 2013. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono mengatakan bahwa pengurangan tersebut diiringi dengan peningkatan produksi padi dan jagung membuktikan bahwa Indonesia dalam jalur menuju negara maju.

Namun pengamat ekonomi pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyatakan bahwa transformasi yang terjadi di Indonesia menuju negara maju tidaklah normal. “Saya tidak yakin pengurangan lima juta rumah tangga usaha tani itu proses transformasi yang normal untuk menuju negara maju. Tidak clear seberapa besar yang diserap industri,” jelas Khudori kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Proses transformasi yang normal itu, lanjut Khudori, akan menurunkan kebutuhan tenaga kerja usaha tani dan di sisi yang lain meningkatkan kebutuhan tenaga kerja di bidang industri. Kebutuhan industri akan tenaga kerja seharusnya meningkat secara signifikan. Namun hal tersebut tidak terjadi.

“Yang terjadi di Indonesia adalah peningkatan serapan tenaga kerja di sektor informal. Jadi sebenarnya petani atau penduduk di usia produktif itu bukan pindah ke sektor industri, tapi di sektor informal yang mereka harus bergulat dengan tanpa jaminan kesehatan, pendapatan yang tetap. Ekonomi semacam ini abu-abu. Mereka tidak lagi berminat di sektor pertanian bukan karena kreasi dari negara, tetapi karena memang tidak ada pilihan. Dan larinya ke sektor informal,” jelas Khudori.

Menurut Khudori, masyarakat muda tidak lagi menganggap pertanian adalah sektor yang menarik dan dapat menjamin masa depan mereka. Pertanian kini mayoritas dikerjakan oleh golongan tua, sementara golongan muda lebih senang untuk hijrah ke kota sebagai buruh atau bekerja di sektor informal.

“Seperti di Lamongan, itu tenaga kerja di usah ataninya berasal dari kabupaten tetangga, karena memang anak-nak mudanya enggan untuk terjun ke pertanian,” ujar Khudori.

Menurut dia, Pemerintah tidak memiliki kemudi yang baik akan menuju ke mana industri di Indonesia. Seharusnya, Pemerintah betul-betul mendorong lebih kuat industri di sektor pertanian ketimbang di sektor lain, karena di situlah sumber daya andalan Indonesia. Tetapi tidak begitu yang terjadi. “Kenapa malah industri yang lebih berkembang itu industri yang food loose?” ujar Khudori.

Data BPS meragukan

Data BPS mengungkapkan jumlah rumah tangga usaha tani menurun, tetapi produksi padi dan jagung meningkat. Menurut Adi, dari data etrsebut bisa disimpulkan bahawa terdapat peningkatan produktivitas. Namun Khudori tidak setuju dengan kesimpulan secepat itu.

“Harus ada perbandingan luasan. Dengan hanya membandingkan produksi padi dengan jumlah usaha tani itu bisa miss. Bisa salah kalau tidak ada data luasan. Yang disampaikan BPS itu tidak menggambarkan produktivitas,” jelas Khudori.

Khudori mencium adanya data BPS yang tidak relevan dengan apa yang ada di lapangan. “Konversi lahan yang terjadi luar biasa, yaitu 100 ribu hektar/tahun. Itu luar biasa. Apalagi, kecepatan Pemerintah mencetak lahan baru tidak lebih dari setengahnya. Tapi yang dilaporkan BPS, luas panen justru naik terus,” kata dia.

Contoh lain, lanjut Khudori, misalnya data konsumsi beras per kapita. Jika menggunakan data BPS yang mengatakan bahwa konsumsi beras per kapita masyaratak Indonesia adalah 139 kg/tahun, maka seharusnya Indonesia tidak perlu impor beras lagi, bahkan surplus 3-4 juta ton beras. Tetapi faktanya Indonesia masih terus melakukan impor beras. [iqbal]