PP PPnBM Baru Belum Termasuk Telepon Pintar

NERACA

Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) belum termasuk pengenaan pajak bagi telepon pintar (smartphone).

\"Yang keluar duluan itu (PP) kendaraan dan \'branded fashion\', kalau \'smartphone\' itu \'next stop\'. Nanti tunggu saja, PPnya sebelum bulan ini selesai,\" katanya di Jakarta, Kamis. Bambang mengatakan PP PPnBM terbaru belum mencakup telepon pintar, karena Kementerian Keuangan masih membutuhkan kajian lebih lanjut terkait pengenaan pajak terhadap produk yang menyumbang salah satu impor nonmigas terbesar pada tahun ini.

\"Kita yang siap dululah, karena tinggal menambah tarif. Kalau yang ini (smartphone) kan baru. Kita siapkan dengan benar, karena kita kombinasikan dengan aturan untuk mencegah penyelundupan,\" katanya.

Bambang memastikan pengenaan pajak PPnBM bagi telepon pintar akan dikombinasikan dengan permintaan Kementerian Perdagangan untuk menerapkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dalam produk tersebut.

\"Kita kombinasikan dengan aturan IMEI. Ini akan sama-sama, kalau bisa dilibatkan semuanya,\" katanya. Sementara, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meminta agar telepon pintar tidak dimasukkan dalam kategori barang mewah, karena bila produk tersebut terkena PPnBM justru akan memicu terjadinya penyelundupan.

\"Mengingat banyak barang legal yang semakin dicekik dengan pengenaan pajak, kemungkinan besar semakin banyak barang ilegal. Jadi semangat importansi ilegal malah bisa lebih banyak,\" katanya.

Untuk itu, Gita menyetujui apabila ada usulan untuk mengkaji pengenaan PPnBM bagi produk telepon pintar dan lebih memilih usulan penerapan IMEI untuk menambah pendapatan negara. \"Saya setuju untuk dikaji ulang, karena pemberlakuan PPnBM bisa menyebabkan beredarnya produk ilegal. Saya mengusulkan untuk pendapatan negara itu melalui IMEI,\" ucapnya.

Pemerintah telah memastikan penerapan pajak impor barang mewah dari saat ini sebesar 75 persen menjadi 125-150 persen sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi impor dan menekan defisit transaksi berjalan. [ant]

BERITA TERKAIT

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Dafam Properti Bakal Tambah Lima Hotel Baru - Lepas Saham Ke Publik 25%

NERACA Jakarta – Meskipun ada kekhawatiran pasar properti tahun ini masih melandai, namun hal tersebut tidak mengurungkan PT Dafam Property…

Penerapan Industry 4.0 Buka Peluang Kerja Baru Lebih Spesifik - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Penerapan sistem Industry 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…