PP PPnBM Baru Belum Termasuk Telepon Pintar

NERACA

Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) belum termasuk pengenaan pajak bagi telepon pintar (smartphone).

\"Yang keluar duluan itu (PP) kendaraan dan \'branded fashion\', kalau \'smartphone\' itu \'next stop\'. Nanti tunggu saja, PPnya sebelum bulan ini selesai,\" katanya di Jakarta, Kamis. Bambang mengatakan PP PPnBM terbaru belum mencakup telepon pintar, karena Kementerian Keuangan masih membutuhkan kajian lebih lanjut terkait pengenaan pajak terhadap produk yang menyumbang salah satu impor nonmigas terbesar pada tahun ini.

\"Kita yang siap dululah, karena tinggal menambah tarif. Kalau yang ini (smartphone) kan baru. Kita siapkan dengan benar, karena kita kombinasikan dengan aturan untuk mencegah penyelundupan,\" katanya.

Bambang memastikan pengenaan pajak PPnBM bagi telepon pintar akan dikombinasikan dengan permintaan Kementerian Perdagangan untuk menerapkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dalam produk tersebut.

\"Kita kombinasikan dengan aturan IMEI. Ini akan sama-sama, kalau bisa dilibatkan semuanya,\" katanya. Sementara, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan meminta agar telepon pintar tidak dimasukkan dalam kategori barang mewah, karena bila produk tersebut terkena PPnBM justru akan memicu terjadinya penyelundupan.

\"Mengingat banyak barang legal yang semakin dicekik dengan pengenaan pajak, kemungkinan besar semakin banyak barang ilegal. Jadi semangat importansi ilegal malah bisa lebih banyak,\" katanya.

Untuk itu, Gita menyetujui apabila ada usulan untuk mengkaji pengenaan PPnBM bagi produk telepon pintar dan lebih memilih usulan penerapan IMEI untuk menambah pendapatan negara. \"Saya setuju untuk dikaji ulang, karena pemberlakuan PPnBM bisa menyebabkan beredarnya produk ilegal. Saya mengusulkan untuk pendapatan negara itu melalui IMEI,\" ucapnya.

Pemerintah telah memastikan penerapan pajak impor barang mewah dari saat ini sebesar 75 persen menjadi 125-150 persen sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk mengurangi impor dan menekan defisit transaksi berjalan. [ant]

BERITA TERKAIT

Kemenperin Dorong Pembentukan Koperasi di Pondok Pesantren - Wirausaha Baru

Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin aktif melaksanakan berbagai program dalam upaya menumbuhkan wirausaha industri baru. Salah satu langkah strategisnya adalah…

Toyota Akan Gelontorkan Investasi Baru Untuk Mobil Listrik

Toyota melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) siap menggelontorkan untuk pengembangan mobil listrik di dalam negeri, yang ditargetkan pemerintah…

PTPP Ikut Tunda Rencana IPO PP Energi - Kondisi Pasar Belum Kondusif

NERACA Jakarta – Menyusul beberapa perusahaan yang menunda untuk listing di pasar modal atau mencatatkan saham perdananya di pasar modal,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…