NERACA

Jakarta – Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ingin mendanai pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. “Hasil akhir ke perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin menanam modalnya di luar Jepang, mereka jawab Indonesia nomor 5 paling potensial pada 2011, lalu pada angket 2012, urutan Indonesia naik jadi urutan ketiga. Kami berharap hubungan Indonesia-Jepang makin erat,” kata CEO JBIC Hiroshi Watanabe di Jakarta, Kamis (12/9).

Pada 2011, Jepang melihat China sebagai negara paling menarik untuk tempat investasi. Urutan kedua adalah India. Thailand dan Vietnam di urutan ketiga dan keempat. Sementara Indonesia di urutan kelima. Lantas pada 2012, Indonesia menjadi peringkat ketiga, menyalip Thailand dan Vietnam. Sementara China dan India masih menduduki urutan pertama dan kedua.

“Mereka (investor) punya satu permintaan, yaitu infrastruktur. Indonesia masih kurang dalam infrastruktur. Kalau infrastruktur itu bisa dipercepat, maka itu akan menjadi pendorong untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih baik lagi, seperti yang kita harapkan,” kata Hiroshi.

Pemerintah Jepang dan JBIC, lanjut Hiroshi, menanggapi positif terhadap pendanaan proyek infrastruktur dengan pola PPP (Public Privat Partnership). “Kami akan menggodok working team yang akan membahas hal-hal lebih detail,” kata dia.

Kehadiran JBIC ke Indonesia adalah ingin mengelaborasi proyek infrastruktur mana yang berpotensi untuk didanai oleh JBIC. Hiroshi menilai, JBIC bisa masuk dalam program infrastruktur di beberapa subsektor. Pertama adalah subsektor transportasi, terutama perkeretaapian. Transportasi dalam kota juga menarik minat JBIC. Sarana pembangkit listrik ikut disebut Hiroshi sebagai subsektor yang dapat melibatkan JBIC.

Indonesia adalah negara yang paling banyak mendapat pinjaman JBIC setelah Amerika Serikat. Sampai Maret 2013, JBIC memberikan pinjaman lebih dari satu triliun yen kepada Indonesia.

Meski mengalami pelemahan Rupiah dalam beberapa waktu terakhir, Hiroshi menganggap Indonesia belum masuk dalam zona krisis dan masih menarik untuk menjadi tempat investasi.

“Persediaan valas (cadangan devisa) Indonesia masih lebih dari nilai tiga bulan impor,” kata Hiroshi.

Tanggapan positif pemerintah

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menanggapi positif niatan JBIC untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. “Di luar proyek yang dibiayai Pemerintah, juga dalam konteks pembiayaan non-Pemerintah seperti PPP atau fasilitasi investasi oleh swasta di infrastruktur, senantiasa ditingkatkan. Walaupun tentu saja kecepatan dan tantangan yang dihadapi dalam operasionalnya harus terus diupayakan untuk diatasi dengan baik. Memang tdk mudak investasi di infrastruktur. Inilah misi hari ini untuk kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan JBIC) untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi dan saling pengertian,” kata Mahendra di waktu dan tempat yang sama.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas, Wismana Adi Suryabrata mengatakan bahwa untuk ke depannya, Pemerintah tidak akan mungkin mengandalkan pendanaan dari Pemerintah sendiri. Pola PPP akan sangat diperlukan agar proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan dengan baik.

“Ke depan, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, perkiraan kebutuhan infrastruktur bisa dua kali lipat menjadi Rp4.000 triliun. Itu baru awal identifikasi. Akan dilihat lagi yang benar-benar diperlukan itu bagian mana. Bagaimana mendukung ekonomi secara keseluruhan dan bagaimana komposisinya melihat pembangunan antar wilayah yang lebih baik. Baru dilihat skema financing yang cocok itu dari mana. Itulah pembicaraan kita dengan JBIC,” jelas Wismana.

Saat ini, lanjut Wismana, Pemerintah Indonesia dan JBIC sedang dalam proses eksplorasi proyek mana yang mungkin bisa didanai oleh JBIC. Apa yang bisa ditawarkan JBIC kepada Indonesia. “Banyak yang menawarkan (pendanaan) ke Indonesia, itu yang akan kita lihat sama-sama, kebutuhan dan tawarannya kita lihat,” kata dia. [iqbal]