Ketika rombongan delegasi Indonesia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba kembali di Tanah Air usai mengikuti pertemuan forum internasional G-20 di St. Petersburg, terlihat belum ada hasil konkret buat kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Namun yang pasti dan konkret menurut Menkeu Chatib Basri, adanya kesediaan 3 (tiga) negara yang siap mengucurkan bantuan financial secara bilateral (G to G), jika negeri ini menghadapi kesulitan terkait kebijakan Amerika Serikat tetap melaksanakan kebijakan tapering off quantitative easing.

Pertemuan para pemimpin negara G-20 yang dihadiri Presiden AS Obama dan Presiden Rusia Putin, tampaknya menjadi forum untuk kepentingan negara besar saja terkait kondisi mulai membaiknya ekonomi mereka. Sementara sebagian besar negara berkembang masih menghadapi situasi tak menentu terhadap rencana bank sentral AS (The Fed) mengurangi stimulus likuiditas dalam bulan ini.

Forum pertemuan kepala negara yang semula akan membahas 8 topik utama yang disiapkan kelompok kerja di G-20 Summit ke-8 itu, ternyata para pemimpin negara maju justru lebih banyak membahas dua isu aktual, yakni rencana serangan AS ke Suriah dan pengurangan quantitative easing. Jelas, forum pertemuan internasional hanya tersita untuk mendiskusikan negara adidaya itu di mata peserta pertemuan bergengsi itu.

Saat The Fed membuat kejutan dengan mengembuskan rencana tapering off  pada bulan ini,  nyaris semua negara emerging market panik. Tidak terkecuali BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afsel) dan Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat pun tampaknya tak bergeming sedikitpun.

Forum juga membahas soal kebijakan moneter, sektor finansial yang menjadi topik juga mencakup sektor perbankan dan fiskal. Namun diingatkan, kasus spekulasi di sektor keuangan--yang pernah meledak seperti model subprime mortgage di AS (2008) jangan sampai terulang lagi. Artinya, sektor finansial harus benar-benar menjadi cerminan kegiatan sektor rill. Kreativitas dalam perdagangan surat berharga tidak boleh terlalu jauh, sehingga derivatif yang diterbitkan mencapai puluhan turunan.

Krisis Eropa dipicu oleh pengelolaan fiskal yang kurang hati-hati. Rasio defisit fiskal dan utang publik terhadap PDB sudah melebihi batas aman. Defisit fiskal di atas 5% dari PDB, sedangkan utang publik menembus 100% dari PDB. Kebijakan besar pasak dari tiang ini menyeret negara ke dalam krisis finansial yang pada gilirannya memukul sektor riil.

Imbauan pemimpin negara emerging market yang meminta negara maju lebih disiplin mengelola fiskal. Defisit harus dikurangi agar pasar tidak bereaksi negatif di tengah  kondisi kesehatan fiskal negara maju belum menunjukkan indikasi pertumbuhan yang positif, dikhawatirkan pada saat tak terduga muncul negara maju yang tak mampu membayar utang.

Terhadap gejolak pasar finansial memaksa berbagai negara untuk lebih memprioritaskan stabilitas ekonomi. Mata uang harus stabil agar kegiatan investasi bisa terukur. Pasar modal harus stabil agar perusahaan bisa mendapatkan pendanaan jangka panjang. Kita tidak bisa menyepelekan peran pasar modal. Ketika harga saham jatuh berguguran, banyak perusahaan kehilangan uang (potential loss) miliaran hingga triliuan rupiah, dan tentunya kegiatan ekspansi usaha menjadi terhambat.

Kita melihat eksistensi forum G-20 tidak banyak manfaatnya bagi negara berkembang. Kalaupun lebih banyak negatifnya, keanggotaan Indonesia di G-20 memang tidak bisa mundur lagi. Namun, Indonesia harus lebih banyak memanfaatkan forum ini untuk meningkatkan stabilitas finansial, mendorong investasi baru di negeri ini agar mampu memacu ekspor, dan membuka lapangan pekerjaan baru.