Budaya Goreng Saham Perlu Ditekan

Tingkatkan Investor Publik

Senin, 09/09/2013

NERACA

Jakarta-Aksi goreng menggoreng saham atau biasa juga dikenal dengan istilah "cornering" mungkin bukan rahasia lagi. Meski saat ini pihak regulator telah menerapkan upaya pencegahan, peluang tersebut dinilai masih akan terjadi selama tidak ada sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan bukan tidak mungkin, saham yang sering diperdagangkan atau ditransaksikan pun bisa dipermainkan harganya. Tidak heran, aksi curang ini kerap mendapat sorotan dari para pelaku pasar. “Tanpa sanksi yang tegas dan membuat efek jera, hal ini masih akan marak,” kata Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), Haryajid Ramelan di Jakarta pekan kemarin.

Sejumlah emiten yang melakukan aksi “cornering” antara lain bertujuan untuk menjadikan harganya sahamnya di pasar bisa terus melesat. Padahal dari sisi fundamental emiten tidak mencerminkan demikian. Misalnya, pada saat IPO harga saham emiten tercatat Rp500 per lembar, kemudian dilepas kepada segelintir pihak dengan tujuan cornering hingga menjadi Rp5.000 atau bahkan jauh berkali-kali lipat dari pertumbuhan fundamental.

Kecurangan ini pun disinyalir tidak hanya terjadi pada saham emiten yang tidak likuid, tetapi juga dilakukan terhadap emiten yang sahamnya tercatat likuid. Oleh karena itu, perlu ada sebuah sanksi yang tegas dari regulator agar masalah ini bisa ditekan. Terkait permasalahan ini, Ketua Umum Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI), Sanusi juga sangat menyayangkan hal tersebut terjadi di pasar modal.

Menurut dia, hal ini menjadi penyebab turunnya jumlah investor publik dan juga penyebab utama enggannya masyarakat untuk berinvestasi secara langsung di bursa. Ironisnya, yang harus menderita kerugian besar akibat terjadinya manipulasi pasar ini yaitu investor pemula. Pihaknya berharap otoritas PT Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih serius lagi untuk menangani hal ini.

Sementara itu, pengamat pasar modal, Budi Frensidy mengatakan, goreng saham kerap terjadi pada saham-saham yang tidak likuid atau memiliki nilai kapitalisasi pasar kecil dan tidak dapat dipungkiri menjadi risiko berinvestasi saham. "Biasanya rentan pada saham-saham berkapitalisasi pasar kecil, tidak likuid, dan kurang begitu dikenal karena jarang ditransaksikan sehingga masuk sekelompok orang yang memiliki modal besar untuk menggoreng saham itu," tuturnya.

Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir terjadinya manipulasi pasar ini yaitu dengan memonitor dan menentukan nilai kapitalisasi pasar dan jumlah kepemilikan publik atas saham-saham yang beredar di pasar modal. "Saat IPO atau di awal boleh 20%, tapi dibuat ketentuan dan terus dimonitor dengan batas kepemilikan publik minimum 40%. Begitu juga dengan jumlah kepemilikannya minimal 500 orang, jangan hanya 100-200 orang,”jelasnya.

Pengamat pasar modal dari FE. Universitas Pancasila pun sepakat, pihak otoritas perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan serta melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tercatat. Terlebih aksi ‘goreng’ saham pernah terjadi sebelumnya. Pasalnya, praktik insider trading tentu dilakukan karena adanya kerja sama dengan investor dan sejumlah broker. “Biasanya investor-investor yang berani mengambil risiko dan ikut-ikutan. Dan kejadian seperti ini bisa kembali berulang karena ada informasi yang sifatnya private.” tuturnya. (lia)