Karawang Jadi Pilot Project

Pendataan Areal Sawah Nasional

Kamis, 05/09/2013

NERACA

Karawang - Ketidakakuratan data lahan pertanian akan menimbulkan kendala dalam pemecahan masalah pertanian, karena itu perlu dilakukan pemetaan lahan pertanian secara nasional. Tasrimbillah, Perwakilan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian menuturkan, dalam melakukan pendataan areal sawah secara nasional, wilayah Karawang akan menjadi pilot project atau percontohan," katanya, di sela kegiatan Pelatihan Pemetaan Areal Sawah secara nasional, di Karawang, Jawa Barat, Rabu (4/9).

Dengan dinyatakannya Karawang sebagai daerah percontohan pemetaan areal sawah, maka dilakukan kegiatan Pelatihan Pengumpulan Data Lahan Berbasis Peta dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut merupakan tahap awal program Pemetaan Lahan Nasional.

Menurut dia, kegiatan pelatihan itu merupakan salah satu langkah awal dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan data lahan pertanian dan perkebunan yang ada. Intinya, kata dia, dengan menyusun neraca lahan yang ada sehingga perubahan/peralihan status lahan bisa terus diikuti perkembangannya. Dengan begitu, setiap tahun akan tercatat data lahan pertanian yang "update".

Tasrimbilah menilai pemetaan ulang areal sawah secara nasional itu harus akuran. Sebab, ketidakakuratan data lahan sawah yang dimiliki akan menimbulkan kendala terhadap pemecahan masalah pertanian.

"Akan sulit bagi kita untuk menghitung kapasitas produksi yang sebenarnya, jika lahan pertanian yang ada itu tidak akurat. Keputusan import beras akan menjadi lebih tepat apabila di dukung dengan data akurat, apakah perlu import atau tidak," kata dia.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemkab Karawang Teddy Rusfendi Sutisna mengatakan, perkembangan Karawang saat ini cukup signifikan. Dalam beberapa tahun ke depan perkembangan tersebut akan semakin pesat. Hal itu perlu diperhatikan, khususnya terkait dengan kondisi lahan pertanian yang ada, sehingga tidak tergerus perkembangan daerah.

Adanya perbedaan dalam jumlah lahan baku sawah yang dimiliki BPS, BPN, serta kondisi riil yang ada kemungkinan saja terjadi. Hal ini karena adanya perbedaan dalam kondisi existing dengan data administratif, sehingga terdapat kemungkinan bahwa kondisi yang sebenarnya kurang dari data administratif yang ada.

"Jadi luas areal sawah itu perlu diluruskan, karena akan berpengaruh terhadap capaian produksi pertanian ke depan," kata dia. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Peternakan setempat Kadarisman mengakui saat ini terdapat perbedaan data lahan sawah yang dimiliki Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Peternakan Karawang, Perum Jasa Tirta II, BPS, BPN, dan bahkan citra satelit.

Dinas Pertanian sendiri melalui kegiatan pendataan lahan yang dilakukan oleh para penyuluh mendapatkan data luas lahan baku sawah mencapai 93.800 hektar, dengan kepemilikan sawah dari luar Karawang mencapai 3.400 pemilik Sementara informasi yang berhasil dihimpun, luas areal sawah sesuai dengan data Perum Jasa Tirta II Jatiluhur seluas sekitar 105 ribu hektar, dan data BPS menyebutkan luas areal sawah di Karawang mencapai 93,8 ribu hektar. [ant]