Menghitung Rugi Bisnis di Pelabuhan

Sabtu, 07/09/2013

Kemacetan panjang tidak hanya mengular panjang di jalan raya di Jakarta setiap hari. Tapi juga dari dan ke pelabuhan. Contohnya pelabuhan Tanjung Priok, Merak dan Bakauhuni.

Terlambat waktu pengangkutan di jalan hingga bongkar muat di pelabuhan telah mengakibatkan rugi besar bagi awak angkutan dan pengusaha jasa kepelabuhanan. Terlambatnya pengapalan hasil bumi, baik buah-buahan maupun sayur-mayur lebih dilematis lagi, sebab barang-barang itu mudah busuk.

Peningkatan waktu tunggu bongkar muat kapal (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, merupakan cerminan buruknya infrastruktur pelabuhan di Indonesia. Bila tidak diperbaiki, maka perekonomian Indonesia bisa terganggu. Belum lagi persoalan dwelling time barang impor tuntas, Pelabuhan Tanjung Priok kembali dililit persoalan mendasar yang memicu ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi.

Kali ini biang keladi masalah adalah kemacetan yang menjadi-jadi di jalur distribusi. Akibatnya, operator angkutan barang dari dan ke pelabuhan utama di Indonesia tersebut menderita kerugian materi tak kurang dari Rp 9 miliar per hari. Kemacaten yang terjadi itu kontan menyebabkan ritase angkut anjlok hingga 50%.

Padahal pada saat yang sama, arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok bisa dikatakan sedang berada dalam kondisi high season, yang ditandai dengan lonjakan volume barang ekspor dan impor serta antarpulau.Kemacetan parah bukan saja terjadi di luar atau akses jalan, melainkan juga menjalar sampai di dalam pelabuhan. Dalam tempo singkat, truk barang dan peti kemas kesulitan bergerak ke luar maupun masuk Tanjung Priok.

Titik kemacetan yang disoroti pengusaha angkutan khusus pelabuhan adalah Terminal 3 Dermaga Konvensional. Pasalnya, truk yang masuk ke pelabuhan harus ditimbang lebih dulu. Lebih parah lagi, jumlah timbangan untuk barang ekspor dan barang impor jauh dari mencukupi.

PT Pelindo II, pengelola Tanjung Priok, memang sudah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Aktivitas penimbangan truk, misalnya, dilakukan secara manual dengan menggunakan alat angkut khusus untuk mengurangi kepadatan.

Ketika kemacetan belum lagi terurai tuntas, giliran kapal yang mengalami kongesti sandar untuk membongkar muatan. Inefisiensi ini dipicu oleh penuhnya lapangan penumpukan di sisi dermaga. Buntutnya sudah jelas, biaya logistik yang harus dipikul pengguna jasa kian melambung.

Jika pada April dwelling time rata-rata 10 - 13 hari, pada Juni lalu dwelling time bertambah menjadi rata-rata 13 - 17 hari. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Eko Listyanto menyatakan, naiknya dwelling time membuat barang tertahan lebih lama di pelabuhan. \"Akibatnya, timbul spekulasi mengingat ketiadaan barang di lapangan yang berujung pada tingginya harga barang,\" kata dia.

Selain itu, kualitas barang yang diangkut pun, khususnya barang konsumsi akan memburuk. Hal ini jelas mengganggu ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kata Eko, pemerintah perlu melakukan akselerasi teknologi dan pembenahan reformasi birokrasi. Tak lupa, dia juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap prosedur dan simplifikasi pengurusan barang.

Ketua umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Asosiasi Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Gemilang Tarigan mengatakan, tingginya dwelling time ini memiliki dampak ke banyak pihak, yaitu pengusaha truk, pengusaha kapal, dan pemilik barang. \"Akibat padatnya pelabuhan, truk-truk yang masuk pelabuhan Tanjung Priok akan tertahan selama empat sampai delapan jam. Akibatnya pengusaha pemilik barang menderita kerugian Rp 4,8 miliar per hari,\" tutur Gemilang.

Menurut Gemilang, pemilik barang menderita kerugian langsung karena dua sebab yaitu, pertama, tarif demorage bersifat progresif. Kedua, pihaknya kehilangan kesempatan mengolah barang-barang dan buruh-buruh banyak yang menganggur.

Soal itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik Carmelita Hartoto menyatakan, sebenarnya upaya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi tiga hari dapat dilakukan asal operator pelabuhan dan otoritas pelabuhan memiliki iktikad untuk melakukannya. Dia menuding ada kesan operator pelabuhan justru enggan memindahkan peti kemas ke lapangan penumpukan penunjang logistik ke sekitar pelabuhan. \"Mereka diuntungkan atas keterlambatan ini,\" katanya.

Hal ini tidak bisa dibiarkan karena kondisi ini bermuara pada membengkaknya biaya transportasi dan logistik, baik laut maupun darat. Namun, sejumlah asosiasi transportasi dan logistik membantah telah terjadi efisiensi dalam pelayanan kapal dan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya di Indonesia, khususnya di bawah manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Iskandar Zulkarnain mengatakan, efisiensi melalui pembenahan pelabuhan agar pelayanan kapal dan bongkar muat lebih cepat tidak sesuai harapan. Sebaliknya, kata dia, tarif-tarif ke pelabuhanan justru meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir.

Iskandar mengaku belum melihat dampak efisiensi yang dijadikan alasan sebagai keberhasilan PT Pelindo II dalam menurunkan biaya logistik nasional. “Sekarang tarif-tarif di pelabuhan justru meningkat sehingga biaya logistik sulit ditekan,\" kata Iskandar.

Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Irwan Ardi Hasman menambahkan, imbal jasa yang diterapkan Pelindo II hingga 40% di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi salah satu sumber inefisiensi logistik. \"Kalau ini dihapus, tarif bongkar muat bisa lebih murah,\" ujar Irwan. (saksono)