Kepastian Regulasi-Jatah Proyek Infrastruktur Harus Sejalan

NERACA

Jakarta - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, mengimbau pembagian proyek infrastruktur antara pemerintah dan swasta harus menjamin kepastian regulasi meski di tengah perekonomian yang sulit. \"Segmentasi infrastuktur sendiri selama ini tidak begitu jelas, karena ada yang semi-private (semiswasta), seperti jalan tol atau perusahaan daerah air minum (PDAM),\" katanya di Jakarta, Jumat (30/8) pekan lalu.

Aviliani juga menilai hal itu tidak menjamin kepastian yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat luas, seperti tarif. \"Di regulasi awal, swasta dan pemerintah yang menentukan, tetapi ketika ada kondisi yang memaksa tarif harus naik, kemudian pemerintah yang menentukan,\" terangnya. Menurut dia, masyarakat yang akan lebih terkena dampak akan regulasi yang dinilai tidak konsisten tersebut.\"Publik sebetulnya jauh lebih besar dampaknya. Anggaran dalam APBN 2013 yang sekitar Rp198 triliun masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya,\" tutur Avialiani.

Dia juga mengatakan timpang tindih segmentasi pembagian proyek dan perubahan regulasi yang sewaktu-waktu bisa dilakukan juga berdampak kepada investasi.\"Para investor juga harus mendapat kepastian dan jaminan regulasi agar mereka tidak ragu dan kedepannya jelas,\" tandasnya. Selain itu, Aviliani menilai investor juga harus diberi jaminan infrastruktur, terutama listrik di enam koridor dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dia juga mengimbau agar ditetapkan skala prioritas proyek pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait konektivitas (penghubung), seperti jalan, pelabuhan dan lainnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

Capaian Prestasi 3 Tahun Pembangunan Infrastruktur Jokowi

                                  Oleh: Indah Rahmawati…

Pelaku Pasar Butuh Kepastian Hukum - Berpotensi Merugikan Investor

NERACA Jakarta – Kepastian hukum bagi pelaku usaha merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan usaha dan begitu juga halnya dengan…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…