Kepastian Regulasi-Jatah Proyek Infrastruktur Harus Sejalan

NERACA

Jakarta - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, mengimbau pembagian proyek infrastruktur antara pemerintah dan swasta harus menjamin kepastian regulasi meski di tengah perekonomian yang sulit. \"Segmentasi infrastuktur sendiri selama ini tidak begitu jelas, karena ada yang semi-private (semiswasta), seperti jalan tol atau perusahaan daerah air minum (PDAM),\" katanya di Jakarta, Jumat (30/8) pekan lalu.

Aviliani juga menilai hal itu tidak menjamin kepastian yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat luas, seperti tarif. \"Di regulasi awal, swasta dan pemerintah yang menentukan, tetapi ketika ada kondisi yang memaksa tarif harus naik, kemudian pemerintah yang menentukan,\" terangnya. Menurut dia, masyarakat yang akan lebih terkena dampak akan regulasi yang dinilai tidak konsisten tersebut.\"Publik sebetulnya jauh lebih besar dampaknya. Anggaran dalam APBN 2013 yang sekitar Rp198 triliun masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya,\" tutur Avialiani.

Dia juga mengatakan timpang tindih segmentasi pembagian proyek dan perubahan regulasi yang sewaktu-waktu bisa dilakukan juga berdampak kepada investasi.\"Para investor juga harus mendapat kepastian dan jaminan regulasi agar mereka tidak ragu dan kedepannya jelas,\" tandasnya. Selain itu, Aviliani menilai investor juga harus diberi jaminan infrastruktur, terutama listrik di enam koridor dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dia juga mengimbau agar ditetapkan skala prioritas proyek pembangunan infrastruktur, terutama yang terkait konektivitas (penghubung), seperti jalan, pelabuhan dan lainnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

BIPI Raup Cuan di Infrastruktur Tambang - Tren Kenaikan Harga Batu Bara

NERACA Jakarta –Keyakinan membaiknya harga batu bara di tahun depan, mendorong PT Benakat Integra Tbk (BIPI) menggenjot pendapatan dari bisnis…

KONFERENSI INFRASTRUKTUR NASIONAL 2017

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto (kedua kanan) berbincang dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Armand Hermawan (kedua kiri), Direktur…

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi NERACA Medan - Unsur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Harap Swasta Makin Banyak Terlibat di Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan…

Menggenjot Skema KPBU di Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang tumbuh secara masif di tahun ini. Bahkan,…

BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Layanan Digital

      NERACA   Jakarta - Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan…