NERACA

Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie, mengingatkan pemerintah untuk segera memfungsikan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagaimana mestinya. “Bulog itu didirikan untuk memberikan pendapatan yang cukup kepada petani. Tetapi pendapatan yang cukup untuk petani berarti harga yang mahal untuk konsumen. Gap-nya ditutup dari uang pajak APBN,” kata Kwik kepada Neraca, Rabu.

Namun, menurut dia, langkah tersebut tidak bisa dengan mudah berjalan di Indonesia. Kebanyakan pemegang kebijakan di pemerintah, kata Kwik, memandang ideologi yang tidak liberal adalah keliru. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam mempengaruhi harga. “Pemerintah perlu ikut campur seperlunya. Untuk itu, apa ada duitnya? Ada, dari APBN (Anggaran Penerimaan Belanja Negara). Sisa anggaran yang belum dipakai, sita semua, lalu pakai untuk memenuhi bahan pokok supaya pengusaha tempe dan tahu tidak resah. Kalau yang bawah tidak resah, yang menengah juga akan ikut,” jelas Kwik.

Bulog, lanjut dia, dibolehkan mengimpor dan menjual, asalkan dengan harga yang lebih rendah atas beban APBN. Dengan demikian, dalam jangka pendek, harga terkendali dengan ketersediaan barang yang cukup. “Syukur kalau Bulog memperoleh laba atau impas. Tetapi kalau harus merugi, apa salahnya kerugian dibiayai oleh APBN? Bulog didirikan untuk menjamin senantiasa tersedianya bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” ucap Kwik.

Dalam transaksinya dengan volume barang dan penentuan harga untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut dia, Bulog bisa memperoleh laba, tetapi juga bisa merugi. Kalau merugi maka ditanggung APBN. Kwik juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang hendak meningkatkan produksi bahan-bahan pangan agar tidak melulu melakukan impor. Akan tetapi, menurut Kwik, kebijakan tersebut tidak jelas arahnya. Siapa yang harus melakukan dan dimensi waktu apa yang dipakai juga belum jelas. “Mempercepat investasi berbasis agro itu bagus, tetapi apa isinya dan bagaimana caranya? Mengapa tidak menyuruh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah ada, yaitu perkebunan-perkebunan besar milik negara? Swasta tidak perlu didorong-dorong asalkan investasinya menguntungkan,” tukasnya.

Menurut Kwik, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi rakyat membutuhkan produknya, perkebunan BUMN harus mengambil risiko untuk melakukan investasi dan produksi. Itulah maksud dari BUMN yang milik pemerintah, yaitu sebagai alat pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat bilamana sektor swasta tidak mampu atau tidak mau karena keuntungannya kurang memadai. [iqbal]