NERACA

Jakarta – Anggota DPR Fraksi PDIP Dewi Ariani Hilman mempertanyakan peran Komite Energi Nasional dalam mendorong sektor energi nasional. “Negara kita sudah hampir empat tahun ini punya Komite Energi Nasional (KEN) yang diketuai Presiden SBY, tapi sampai sekarang belum ada blue print energi. KEN belum terlihat,” kata Dewi di Jakarta, kemarin.

Pengamat energi Kusairi juga mengemukakan hal yang sama. Dia mengharapkan KEN mempunyai semacam blue print untuk ke depannya mengembangkan energi terbarukan dan tidak melulu bergantung pada energi dari bahan bakar minyak.

“KEN itu sebenarnya diharapkan sekali bagaimana kita mengembangkan energi-energi yang memang ke depan tidak hanya minyak yang menjadi andalan, tetapi juga energi terbarukan,” kata Kusairi kepada Neraca.

Problem yang mengemuka, lanjut Kusairi, selalu adalah Indonesia masih menjadi andalan energi nasional dan dibuat seakan-akan tidak bisa lepas dari minyak. Karena Indonesia masih mengandalkan minyak, maka tidak mengherankan kalau ongkos energi di Indonesia menjadi mahal, termasuk untuk industri.

Salah satu upaya agar energi terbarukan ini berkembang, kata dia, adalah bahwa harga minyak ini harus sampai pada harga keekonomian yang sesuai dengan pasar, atau paling tidak perkembangannya bisa mendorong energi terbarukan ini bisa berkembang dengan maksimal.

“Empat tahun ini progress-nya kurang, apalagi ditambah kita di dalam negeri banyak dinamika persoalan minyak. Banyak yang cari makan di minyak, sehingga merasa sayang dengan hilangnya minyak,” jelas Kusairi.

Saat ini, impor minyak menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defisit anggaran. Pemerintah berkilah pengurangan pertumbuhan konsumsi minyak telah terjadi akibat diberlakukannya pengurangan subsidi BBM akhir Juni lalu. KEN begitu dibutuhkan perannya untuk segera mengembangkan energi terbarukan. [iqbal]