Kenapa Takut Defisit APBN?

Rabu, 21/08/2013

Ketika zaman Orde Baru dan Tim Berkeley berkuasa di masa lalu, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (ABPN) selalu disusun secara berimbang dengan pola horisontal (T-Account). Namun setelah rezim Orde Baru berakhir, pola penyusunan APBN berdasarkan rumusan secara vertikal (V-Account), yang selalu setiap tahun menghasilkan defisit. Kemudian defisit itu ditutup dengan pinjaman luar negeri dan penerbitan surat berharga atau obligasi dalam negeri.

Nah, ketika era reformasi masuk sekitar tahun 1998, Indonesia terbelenggu dengan persyaratan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF), yang antara lain mensyaratkan ketentuan besaran defisit APBN harus maksimum 3% dari produk domestik bruto (PDB), yang menurut “Konsensus Washington” disebut sebagai batas aman APBN.

Akibatnya, penyusunan RAPBN 2014 menghadapi kendala batasan defisit tersebut. Padahal, dalam UU Keuangan Negara kita tercantum klausul pemerintah dapat menggunakan sarana utang untuk pembiayaan pembangunan nasional hingga maksimum 60% dari PDB. Sementara dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR pekan lalu tentang RAPBN 2014, disebutkan antara lain pemerintah terus berupaya menurunkan rasio utang terhadap PDB hingga kisaran 23%-24%. Ini tentunya menjadi dilema bagi perjalanan program pembangunan di negeri ini ke depan.

Apalagi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Singapura, mereka juga memanfaatkan utang untuk pembangunan negerinya hingga mencapai rasio lebih 10% dari PDB, toh, kondisi moneter dan fiskal di negara jiran tersebut tetap aman-aman saja, bahkan nilai matauang US$ dan Yen belakangan ini terus menguat.

Coba kita tengok kondisi saat ini, dimana kecenderungan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang sedang tumbuh melambat, seharusnya APBN mampu menjadi kebijakan untuk meredam perlambatan, karena sepenuhnya dalam kendali pemerintah. Sayangnya, belanja pemerintah hanya naik 5,3% dari Rp 1.726 triliun di APBN-P 2013 menjadi Rp 1.817 triliun di RAPBN 2014. Jika asumsi inflasi di RAPBN 2014 sebesar 4,5%, berarti pertumbuhan riil belanja pemerintah hanya sebesar 0,8%!

Menurut pandangan ekonom senior UI Faisal Basri, bahwa defisit RAPBN 2014 yang turun menjadi 1,5% dibandingkan dengan defisit APBN-P 2013 sebesar 2,4% merupakan pertanda APBN tidak antisiklisal sebagai motor pembangunan nasional. Penurunan defisit yang relatif tajam itu perlu dipertanyakan lebih lanjut.

Hal lain yang membingungkan, pemerintah justu menggenjot pajak dalam target penerimaan negara. Ini terlihat dari tax ratio yang meningkat dari 12,2% di APBN-P 2013 menjadi 12,6% di RAPBN 2014. Padahal, untuk menggairahkan kegiatan ekonomi, khususnya investasi, pemerintah seharusnya lebih gencar memberikan insentif pajak, sehingga tingkat penerimaan pajak cenderung tetap atau tidak naik secara berarti.

Jika pemerintah ingin menciptakan stimulus untuk lebih menggairahkan perekonomian dan tingkat pajak tak digenjot, tentu konsekuensinya peningkatan defisit akan ditutupi dengan menambah tingkat rasio utang terhadap PDB. Tapi target utang malah diturunkan.

Kita harus menyadari bahwa kemerosotan indikator makroekonomi Indonesia tidak lagi sebatas fenomena jangka pendek (1-3 bulan) atau bahkan 1-2 triwulan, melainkan sudah berlangsung sejak lebih dari satu tahun. Kecenderungan ini harus sangat diwaspadai, karena bisa berlanjut ke tahapan yang lebih serius, yakni akselerasi pemburukan ekonomi nasional.

Meski demikian, kita masih optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target 6,4%, asalkan dengan syarat perlunya mendorong investasi asing (foreign direct investment) masuk lebih deras lagi. Tetapi, untuk mewujudkannya, banyak variabel yang di luar kendali APBN. Artinya, pemerintah harus serius di bidang penegakan hukum dan memberantas korupsi sampai tuntas supaya investor senang berinvestasi di Indonesia. Semoga!