Pemerintah Menargetkan Penggangguran 5,8% - Tahun Depan

NERACA

Jakarta MenteriNegara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran pada 2014 akan turun ke angka yang lebih rendah, yaitu antara 5,6%-5,8 %. Sedangkan angka kemiskinan diperkirakan menurun dari 11,37% pada akhir 2013 menjadi 10,5% pada tahun depan.

\"Dengan melakukan penambahan 157 ribu lapangan kerja baru, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran pada 2014 itu menjadi 5,6 sampai dengan 5,8%, dari angka sekarang 5,92%,\" katanya di Jakarta, Kamis (15/8).Armida menjelaskan, pemerintah meyakini angka pengangguran pada 2014 dapat kembali diturunkan karena target tingkat pengangguran yang ditetapkan untuk 2013 telah tercapai. Target tingkat pengangguran pada 2013 yang ditetapkan pemerintah adalah 5,8% sampai dengan 6,1%.

Sementara data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2013 menunjukkan bahwa angka pengangguran mencapai 5,92%. \"Berarti sudah tercapai. Angka 5,92% itu sudah masuk range target 5,8 hingga 6,1%,” ujarnya. Menurut dia, penurunan angka pengangguran ke range 5,6% hingga 5,8% itu akan dilakukan dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk lebih dari 157 ribu pekerja.

Pada RAPBN 2014 itu terdapat fiscal spacesebesar Rp18,4 triliun yang dialokasikan untuk tambahan belanja, di mana sekitar Rp11 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. \"Nah, Rp11 triliun itu bisa menciptakan 157 ribu new employment.Namun itu totalnya Rp18,4 triliun. Jadinya secara potensial, bisa menyediakan lebih besar lagi dari 157 ribu additional employment\" tambah Armida.

Akan tetapi, dia mengakui bahwa menurunkan angka kemiskinan cukup sulit, pasalnya inflasi pasca kenaikan harga-harga akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih melanda sebagian besar masyarakat Indonesia.\"Oleh karenanya, pada September Raskin akan diberikan 2 kali plus Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) termin dua akan diberikan,\" ujarnya.

Sementara itu, mengenai usaha mengurangi angka pengangguran, pihaknya mengakui pemerintah sudah bekerja dalam jalur yang benar. Namun khusus dalam memberantas kemiskinan, pemerintah masih harus bekerja keras lagi.\"Pengangguran (masih) on the track, sedangkan (memberantas) kemiskinan harus kerja keras, karena pertumbuhan kita sekarang walaupun tidak berarti negatif tapi tidak tinggi juga,\" kata Armida.

Pada kesempatan itu, Armida juga memaparkan bahwa data terakhir dari BPS menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan di sektor formal semakin meningkat, dimana jumlah pekerjaan di sektor formal sudah mencapai 40% dan pekerjaan informal sebesar 60%.

\"Sekitar empat atau lima tahun lalu, pekerjaan di sektor formal masih 30% dan informal 70%. Namun, sekarang sudah mulai bergeser,\" ungkapnya.Pemerintah sekarang ini akan mengusahakan agar penciptaan lapangan kerja lebih diarahkan pada sektor formal.

Selain menciptakan lapangan kerja baru, pemerintah juga akan berupaya memastikan agar pekerjaan yang sudah ada tetap terjaga kelangsungannya. \"Selain keep creating new jobs(terus menciptakan lapangan kerja baru), kita harus menjaga agar jumlah employmentyang sudah ada jangan jadi berkurang,\" pungkasnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

3 Tahun Evaluasi Ekonomi Jokowi-JK

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF               Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia…

Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau - Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip…

Menteri BUMN: Mekaar PNM Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi

Menteri BUMN: Mekaar PNM Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi NERACA Lombok - Menteri BUMN Rini M. Soemarno melakukan kunjungan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…