Keberpihakan Negara vs Krisis Ekonomi

Jumat, 16/08/2013

Menurut rencana hari ini (16/8) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan Nota Keuangan Negara dan RAPBN 2014 di DPR. Diperkirakan volume APBN tahun depan terus meningkat lebih dari Rp 1.400 triliun, namun kondisinya tetap kontraktif di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai imbas krisis ekonomi global belakangan ini.

Sementara kondisi APBN dalam beberapa tahun terakhir menghadapi defisit primer sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas belanja pembangunan. Porsinya semakin lama semakin menurun diikuti dengan semakin meningkatnya belanja rutin pemerintah pusat. Bersamaan dengan krisis ekonomi global, ekonomi Indonesia pun ikut terimbas. Nilai tukar rupiah terhadap US$ pun akhirnya menuju keseimbangan baru (equilibrium firm) Rp 10.000 di tengah jumlah utang negara yang membengkak hingga Rp 2.000 triliun. Itupun separuh lebih berasal dari sektor swasta yang ditanggung negara!

Tidak hanya itu. alokasi anggaran untuk pegawai negeri sipil (PNS) termasuk dana pensiunnya juga memberatkan APBN. Saat ini, sekitar 30% lebih anggaran belanja pegawai dialokasikan untuk dana pensiun. Sedangkan untuk belanja pegawai mencapai Rp 220 triliun

Ke depan, penghematan APBN dapat dilakukan antara lain dengan cara menghentikan pengalokasian anggaran untuk pensiunan yang tak lagi produktif. Seharusnya pemerintah memberikan anggaran untuk pensiunan sekali saja, layaknya pemberian pesangon di saat terakhir masa kerjanya, dihitung berdasarkan formula tertentu. Dengan demikian, APBN tidak perlu lagi harus mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pensiunan.

Beban berat lainnya yang harus ditanggung APBN juga terlihat dari membengkaknya porsi terbesar untuk membayar utang dan pemberian subsidi, terutama subsidi bahan bakar minyak. Subsidi energi termasuk dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Komposisi belanja rutin besar dengan belanja pembangunan kecil terus terpola sampai sekarang bahkan semakin memburuk. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai 2001 cenderung semakin mengurangi porsi belanja pembangunan. Sebagian anggaran belanja pembangunan dialihkan ke belanja daerah.

Kualitas belanja negara semakin menurun jika ditelusuri sejak masa Orde Baru hingga sekarang. Pada masa Orde Baru, porsi belanja pembangunan dan belanja rutin pemerintah pusat cenderung seimbang. Hal ini berbeda dengan masa reformasi di mana pemerintah justru memberi porsi berlebihan untuk belanja rutin sehingga porsi belanja pembangunan jauh lebih sedikit.

Kondisi belanja pembangunan juga menurun semasa pemerintahan Presiden SBY. Pada awal pemerintahan Yudhoyono (2004), belanja pembangunan hanya sepersepuluh dari total belanja negara sebesar Rp 511 triliun. Porsinya mencapai titik terendah sepanjang sejarah pemerintahan.

Menurunnya belanja pembangunan pada masa pemerintahan Yudhoyono tak lain adalah meningkatkan belanja rutin yang alokasi terbesarnya untuk belanja pegawai, lalu pemberian subsidi yang sebagian besar dihabiskan untuk BBM dan pembayaran utang luar negeri.

Untuk itu, seharusnya politik anggaran negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia yang sudah mencapai 230 juta jiwa, bukan hanya mengurusi kepentingan PNS yang cuma 4 juta orang. Apalagi di tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini, pemanfaatan anggaran negara sebaiknya porsi untuk kemaslahatan rakyat dan pembangunan infrastruktur mencapai 50% lebih, bukan seperti saat ini hanya sekitar 30% saja untuk kepentingan pubik.

Idealnya, RAPBN 2014 menjadi panduan strategis yang terukur, rasional, dan sesuai kemampuan negara. Meski ditopang dengan politik anggaran yang bersifat “gali lubang tutup lubang” dengan pinjaman luar negeri, pemerintah sepatutnya mampu meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin, misalnya harus merampingkan belanja pegawai di tengah kondisi ekonomi nasional yang memprihatinkan. Semoga!