Oleh : Irvan Rahardjo

Pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi)

Gempa di Provinsi Gansu, China yang menewaskan 94 orang mengingatkan kembali pada posisi Indonesia yang berada di daerah rawan gempa dan letusan gunung berapi. Indonesia terletak di dalam wilayah yang disebut Ring of Fire (Cincin Api). Kawasan di Samudera Pasifik tempat di mana 90% gunung berapi teraktif di dunia berada dan 90% gempa bumi di dunia berasal.

World Risk Report 2012 yang disusun oleh German Alliance for Development Works bersama United Nations University Institute for Environment and Human Security  (UNU-HES) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-33 atau berisiko tinggi. Sekitar 40 juta penduduk Indonesia berisiko terkena bencana alam.

Gempa tektonik berkekuatan 8,9 skala Richter yang menyebabkan tsunami  Aceh Desember 2004, gempa bumi Padang 2009, letusan Gunung Merapi 2010  untuk menyebut beberapa contoh, menyadarkan pentingnya menangani bencana agar  kerugian harta  benda dan jiwa manusia yang tidak sedikit dapat disantuni serta dipulihkan.

Masih ingat bagaimana tsunami Aceh 2004 yang menelan korban 250 ribu orang meninggal memporakporandakan sebagian besar infrastruktur yang ada hingga membutuhkan uluran bantuan luar negeri hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang  memakan waktu bertahun-tahun. Pemerintah memiliki pemetaan daerah rawan bencana. Pemerintah juga sudah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di pusat dan daerah.

Namun, badan ini tidak dapat bekerja sendiri. Beberapa negara memberikan subsidi premi bagi asuransi bencana alam pada daerah rawan bencana. Beberapa negara bermitra dengan industri asuransi untuk memberikan proteksi pada daerah yang sangat sulit diduga atau menjadi mahal bagi industri asuransi bila menanggungnya sendiri.

Sebagai contoh adalah program asuransi gempa bumi di Jepang, Taiwan ,Turki dan California, AS. Program asuransi terorisme TRIA di AS, GAREAT di Perancis dan NHT di Belanda dan asuransi tanggung gugat hukum atas instalasi nuklir. Telah banyak wacana dan inisiatif dilakukan untuk membuat agar asuransi bencana dapat dilakukan dengan peran serta pemerintah.

Hal ini mengingat  industri asuransi saja tidak cukup. Diantaranya akan menyebabkan premi asuransi menjadi sangat mahal karena tidak tercapainya bilangan besar untuk diasuransikan, karena lemahnya daya beli masyarakat di area yang rawan bencana. Sebaliknya, bila kerugian harta benda dan jiwa  yang ditimbulkan oleh bencana alam sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah, keuangan negara tidak akan cukup untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam dengan skala yang sangat masif.

Kelayakan asuransi juga dibatasi oleh kapasitas yang dimiliki seluruh  permodalan asuransi, faktor faktor di dalam bencana alam yang amat dahsyat dan bencana akibat gagalnya reaktor nuklir seperti terjadi di Jepang menyusul gempa bumi 2012 yang lalu.

Beberapa risiko yang semula tidak dapat ditanggung sendiri oleh industri asuransi dapat dilakukan bersama pemerintah dengan pola Public Private Partnership (PPP). Pola PPP ini layak menjadi solusi untuk mengurangi dampak kerugian ekonomi baik berupa harta benda dan kehilangan nyawa bagi warga akibat bencana alam maupun bencana lainnya.