Urbanisasi dan Ketimpangan Ekonomi

Oleh : Ahmad Heri Firdaus

Peneliti INDEF

Isu urbanisasi selalu mengemuka seiring dengan arus balik pemudik pasca lebaran menuju pusat kota, seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Tak bisa dipungkiri, wilayah sekitar kota-kota besar seolah menjadi magnet yang kuat untuk menarik warga daerah mencari peruntungannya. Banyak para pemudik yang membawa sanak saudaranya pindah ke kota dengan harapan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dengan penghasilan yang lebih tinggi.

Fenomena mudik dan arus balik yang mengundang urbanisasi memang kerap kali terjadi dan tidak bisa dihindari. Apalagi untuk kota besar yang menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi. Rumusnya seperti gula dan semut. Di situ ada gula, pasti semut akan berdatangan mengerubunginya. Kalau setiap kota besar akan terus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka sudah barang tentu akan merangsang orang untuk berdatangan. Adalah hal yang jamak ketika warga yang merasa daerahnya tidak memberi jaminan kesejahteraan kemudian memilih hijrah untuk berikhtiar mencari nafkah di kota-kota besar. Dengan demikian, tingkat urbanisasi yang tinggi mencerminkan ketimpangan ekonomi yang tinggi antara pusat dan daerah.

Sejatinya, urbanisasi merupakan fenomena yang wajar terjadi dalam sebuah wilayah negara. Namun masalah akan muncul tatkala tingkat urbanisasi sudah menimbulkan dampak negatif bagi kota-kota tujuan urban. Penduduk kota-kota besar cenderung akan semakin padat. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, kemacetan parah, gejolak sosial hingga ancaman penggangguran. Terlebih lagi, jika sebagian besar pendatang baru tersebut tidak dibekali keterampilan dan keahlian yang cukup untuk mencari pekerjaan yang sesuai.

Arus balik dari mudik ini akan diikuti dengan gejala perpindahan penduduk desa ke kota secara massif. Untuk menyelesaikan masalah urbanisasi ini memang tak bisa diselesaikan secara instan dan mudah. Perlu ada kebijakan ekonomi, baik makro maupun mikro, yang terintegrasi dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi masalah urbanisasi.

Upaya mengatasi urbanisasi harus dilakukan dengan program jangka panjang. Membangun pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di setiap daerah mutlak harus dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Pembanguan kawasan industri di daerah hingga Kawasan Ekonomi Khusus merupakan upaya jangka panjang yang perlu dilakukan untuk membangun ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah. Ke depan, langkah tersebut akan turut berperan dalam meredam laju perpindahan penduduk ke kota-kota besar yang sudah demikian padat penduduknya. Namun sekali lagi, hal ini tidak bisa dilakukan tanpa didahului pembangunan infrastruktur yang lengkap dan mencukupi.

Terbangunnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah, termasuk kawasan industri, akan memberi pengaruh berganda. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dapat pula mengerem laju urbanisasi. Adalah tugas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menentukan jenis industri andalan dan potensi ekonomi lainnya di tiap-tiap daerah. Sejauh manfaat sebesar-besarnya adalah untuk rakyat, program tersebut tentu akan diterima masyarakat.

BERITA TERKAIT

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

Kawasan Industri Kendal Serap 50 Investor dan 5.000 Naker

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada Kawasan Industri Kendal (KIK) yang telah mampu menarik 50 investor dengan target…

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif

PNM Dorong UKM Lebih Inovatif dan Kreatif NERACA Jambi - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pendampingan terhadap pelaku Usaha…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Debat Capres

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Debat pilpres tahap pertama akan dilaksanakan pada 17…

Sharia Good Governance

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Tata kelola perusahaan yang baik selama ini dikenal dalam istilah Good Corporate Governance…