Dirjen Pajak Bantah Tudingan Korupsi

Jakarta - atas pernyataan terpidana kasus wisma atlet muhammad nazarrudin, maka direktorat jenderal (dirjen) kementerian keuangan fuad rahmany membantah atas keterlibatannya terhadap proyek pembangunan gedung utama ditjen pajak senilai Rp 2,7 triliun.

\"Pembangunan gedung utama ditjen pajak selesai pada tahun 2010. sedangkan dirjen pajak fuad rahmany mulai bertugas sejak januari tahun 2011,\" kata kepala seksi hubungan eksternal ditjen pajak, Chandra Budi dalam keterangan tertulisnya, minggu (04/08).

Kemudian Chandra mengatakan bahwa dirjen pajak telah konsisten mendukung dan akan bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk menyelidiki dan membuktikan atas pernyataan nazaruddin tersebut.

\"Apabila terbukti benar dan ada keterlibatan oknum pegawai atau pejabat ditjen pajak, segala bentuk penyalahgunaan wewenang akan diproses sesuai ketentuan hukum,\" ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengharapkan masyarakat tidak menanggapi pernyataan nazaruddin secara reaktif karena ditjen pajak berkomitmen untuk bebas dari segala macam bentuk korupsi.

Oleh karenanya, Chandra menegaskan bahwa tidak benar anggapan bahwa dirjen pajak Fuad Rahmany yang dimaksud nazaruddin tersebut.

\"Selanjutnya, ditjen pajak tetap menghormati dan mendukung segala proses penegakan hukum, termasuk jika kpk ingin menyelidiki pembangunan gedung utama ditjen pajak tersebut,\" tambahnya.

Sebelumnya, pada jumat kemarin (02/08), nazaruddin mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan anggota dpr fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p), olly dondokambey, mantan direktur operasional pt adhi karya, tengku bagus muhammad nur, dan direktur jenderal pajak dalam penyusunan proyek pembangunan gedung pajak.

\"Kan memang ada pertemuan saya dengan olly, dengan dirjen, dengan tengku bagus, sampai proyek itu dapat,\" imbuh nazar seusai menjalanai pemeriksaan tim penyidik kpk.

Nazaruddin juga menyebutkan bahwa 11 kasus korupsi yang diungkapkan ke kpk bernilai hampir rp 6 triliun. \"tentu bagi-bagi (uang)-nya juga pasti ratusan miliar (rupiah),\" tandasnya.

Nazaruddin pun mengklaim 11 proyek korupsi yang dilaporkan ke kpk disertai bukti-bukti kepada tim penyidik kpk.

KPK sendiri belum menerima bukti-bukti atau dugaan korupsi 11 proyek besar yang melibatkan pejabat negara dan anggota dpr. \"informasi yang didapatkan itu perlu divalidasikan terlebih dahulu oleh kpk,\" kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Proyek yang menurut nazaruddin bermasalah itu antara lain proyek e-ktp, pengadaan pesawat merpati ma 60 senilai Rp 2 triliun, pembangunan gedung mahkamah konstitusi (mk) senilai Rp 300 miliar, proyek gedung pendidikan dan pelatihan mk Rp 200 miliar, dan proyek gedung utama pajak Rp 2,7 triliun.

Selain itu, ada proyek pltu kalimantan timur senilai Rp 2,3 triliun, proyek pltu riau senilai Rp 1,3 triliun, proyek refinery unit 4 cilacap, proyek simulator sim, proyek hambalang yang terkait dengan wisma atlet, dan proyek korupsi pendidikan nasional di kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud).

BERITA TERKAIT

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan - Disidik Gakkum KLHK

Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan Disidik Gakkum KLHK NERACA Jakarta - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan bahwa berkas…

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU

KPK Pastikan Seleksi Empat Jabatan Struktural Sesuai Ketentuan UU   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses seleksi empat…

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana Penimbun APD   NERACA Jakarta - Ketua Departemen Maritim dan Perdagangan Asosiasi Profesor Doktor Hukum…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Koruptor

KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Koruptor   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan…

PPNS DJKI Apresiasi Putusan PN Jakbar Terhadap Petinggi Ninmedia

PPNS DJKI Apresiasi Putusan PN Jakbar Terhadap Petinggi Ninmedia   NERACA Jakarta - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan…

KPPU Minta Pemerintah Beri Sanksi Pengusaha Tunda Impor Bawang Putih

KPPU Minta Pemerintah Beri Sanksi Pengusaha Tunda Impor Bawang Putih   NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) minta pemerintah…