Dirjen Pajak Bantah Tudingan Korupsi

Jakarta - atas pernyataan terpidana kasus wisma atlet muhammad nazarrudin, maka direktorat jenderal (dirjen) kementerian keuangan fuad rahmany membantah atas keterlibatannya terhadap proyek pembangunan gedung utama ditjen pajak senilai Rp 2,7 triliun.

\"Pembangunan gedung utama ditjen pajak selesai pada tahun 2010. sedangkan dirjen pajak fuad rahmany mulai bertugas sejak januari tahun 2011,\" kata kepala seksi hubungan eksternal ditjen pajak, Chandra Budi dalam keterangan tertulisnya, minggu (04/08).

Kemudian Chandra mengatakan bahwa dirjen pajak telah konsisten mendukung dan akan bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk menyelidiki dan membuktikan atas pernyataan nazaruddin tersebut.

\"Apabila terbukti benar dan ada keterlibatan oknum pegawai atau pejabat ditjen pajak, segala bentuk penyalahgunaan wewenang akan diproses sesuai ketentuan hukum,\" ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengharapkan masyarakat tidak menanggapi pernyataan nazaruddin secara reaktif karena ditjen pajak berkomitmen untuk bebas dari segala macam bentuk korupsi.

Oleh karenanya, Chandra menegaskan bahwa tidak benar anggapan bahwa dirjen pajak Fuad Rahmany yang dimaksud nazaruddin tersebut.

\"Selanjutnya, ditjen pajak tetap menghormati dan mendukung segala proses penegakan hukum, termasuk jika kpk ingin menyelidiki pembangunan gedung utama ditjen pajak tersebut,\" tambahnya.

Sebelumnya, pada jumat kemarin (02/08), nazaruddin mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan anggota dpr fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p), olly dondokambey, mantan direktur operasional pt adhi karya, tengku bagus muhammad nur, dan direktur jenderal pajak dalam penyusunan proyek pembangunan gedung pajak.

\"Kan memang ada pertemuan saya dengan olly, dengan dirjen, dengan tengku bagus, sampai proyek itu dapat,\" imbuh nazar seusai menjalanai pemeriksaan tim penyidik kpk.

Nazaruddin juga menyebutkan bahwa 11 kasus korupsi yang diungkapkan ke kpk bernilai hampir rp 6 triliun. \"tentu bagi-bagi (uang)-nya juga pasti ratusan miliar (rupiah),\" tandasnya.

Nazaruddin pun mengklaim 11 proyek korupsi yang dilaporkan ke kpk disertai bukti-bukti kepada tim penyidik kpk.

KPK sendiri belum menerima bukti-bukti atau dugaan korupsi 11 proyek besar yang melibatkan pejabat negara dan anggota dpr. \"informasi yang didapatkan itu perlu divalidasikan terlebih dahulu oleh kpk,\" kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Proyek yang menurut nazaruddin bermasalah itu antara lain proyek e-ktp, pengadaan pesawat merpati ma 60 senilai Rp 2 triliun, pembangunan gedung mahkamah konstitusi (mk) senilai Rp 300 miliar, proyek gedung pendidikan dan pelatihan mk Rp 200 miliar, dan proyek gedung utama pajak Rp 2,7 triliun.

Selain itu, ada proyek pltu kalimantan timur senilai Rp 2,3 triliun, proyek pltu riau senilai Rp 1,3 triliun, proyek refinery unit 4 cilacap, proyek simulator sim, proyek hambalang yang terkait dengan wisma atlet, dan proyek korupsi pendidikan nasional di kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud).

BERITA TERKAIT

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh

KPK Supervisi Tiga Perkara Korupsi di Aceh NERACA Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar koordinasi dan supervisi tiga…

KPK-Polda Kepri Koordinasi Kasus Korupsi Penerbitan HGB

KPK-Polda Kepri Koordinasi Kasus Korupsi Penerbitan HGB  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dan supervisi dengan Polda Kepulauan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU NERACA Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz…

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land

KPK Panggil Petinggi Agung Podomoro Land NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil petinggi PT Agung Podomoro Land Tbk…

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…