Dirjen Pajak Bantah Tudingan Korupsi

Jakarta - atas pernyataan terpidana kasus wisma atlet muhammad nazarrudin, maka direktorat jenderal (dirjen) kementerian keuangan fuad rahmany membantah atas keterlibatannya terhadap proyek pembangunan gedung utama ditjen pajak senilai Rp 2,7 triliun.

\"Pembangunan gedung utama ditjen pajak selesai pada tahun 2010. sedangkan dirjen pajak fuad rahmany mulai bertugas sejak januari tahun 2011,\" kata kepala seksi hubungan eksternal ditjen pajak, Chandra Budi dalam keterangan tertulisnya, minggu (04/08).

Kemudian Chandra mengatakan bahwa dirjen pajak telah konsisten mendukung dan akan bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk menyelidiki dan membuktikan atas pernyataan nazaruddin tersebut.

\"Apabila terbukti benar dan ada keterlibatan oknum pegawai atau pejabat ditjen pajak, segala bentuk penyalahgunaan wewenang akan diproses sesuai ketentuan hukum,\" ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengharapkan masyarakat tidak menanggapi pernyataan nazaruddin secara reaktif karena ditjen pajak berkomitmen untuk bebas dari segala macam bentuk korupsi.

Oleh karenanya, Chandra menegaskan bahwa tidak benar anggapan bahwa dirjen pajak Fuad Rahmany yang dimaksud nazaruddin tersebut.

\"Selanjutnya, ditjen pajak tetap menghormati dan mendukung segala proses penegakan hukum, termasuk jika kpk ingin menyelidiki pembangunan gedung utama ditjen pajak tersebut,\" tambahnya.

Sebelumnya, pada jumat kemarin (02/08), nazaruddin mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan anggota dpr fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (pdi-p), olly dondokambey, mantan direktur operasional pt adhi karya, tengku bagus muhammad nur, dan direktur jenderal pajak dalam penyusunan proyek pembangunan gedung pajak.

\"Kan memang ada pertemuan saya dengan olly, dengan dirjen, dengan tengku bagus, sampai proyek itu dapat,\" imbuh nazar seusai menjalanai pemeriksaan tim penyidik kpk.

Nazaruddin juga menyebutkan bahwa 11 kasus korupsi yang diungkapkan ke kpk bernilai hampir rp 6 triliun. \"tentu bagi-bagi (uang)-nya juga pasti ratusan miliar (rupiah),\" tandasnya.

Nazaruddin pun mengklaim 11 proyek korupsi yang dilaporkan ke kpk disertai bukti-bukti kepada tim penyidik kpk.

KPK sendiri belum menerima bukti-bukti atau dugaan korupsi 11 proyek besar yang melibatkan pejabat negara dan anggota dpr. \"informasi yang didapatkan itu perlu divalidasikan terlebih dahulu oleh kpk,\" kata juru bicara KPK, Johan Budi.

Proyek yang menurut nazaruddin bermasalah itu antara lain proyek e-ktp, pengadaan pesawat merpati ma 60 senilai Rp 2 triliun, pembangunan gedung mahkamah konstitusi (mk) senilai Rp 300 miliar, proyek gedung pendidikan dan pelatihan mk Rp 200 miliar, dan proyek gedung utama pajak Rp 2,7 triliun.

Selain itu, ada proyek pltu kalimantan timur senilai Rp 2,3 triliun, proyek pltu riau senilai Rp 1,3 triliun, proyek refinery unit 4 cilacap, proyek simulator sim, proyek hambalang yang terkait dengan wisma atlet, dan proyek korupsi pendidikan nasional di kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud).

BERITA TERKAIT

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi

KPK Dorong Jurnalis Jalankan Investigasi Kasus Korupsi NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong wartawan atau jurnalis termasuk di…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua MPR RI - Nasionalisme Abad ke-21 Semangat Revitalisasi Pancasila

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Nasionalisme Abad ke-21 Semangat Revitalisasi Pancasila Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan nasionaisme…

KPK Gandeng Komunitas Bersepeda Sampaikan Pesan Antikorupsi

KPK Gandeng Komunitas Bersepeda Sampaikan Pesan Antikorupsi NERACA Denpasar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng komunitas bersepeda di Bali yang…

Ombudsman: Partisipasi Masyarakat Awasi Pelayanan Publik Meningkat

Ombudsman: Partisipasi Masyarakat Awasi Pelayanan Publik Meningkat NERACA Padang - Ombudsman Republik Indonesia menilai partisipasi masyarakat mengawasi pelayanan publik di…