NERACA

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan mengurungkan niatnya mengambil alih Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) meskipun memiliki utang Rp120 miliar. Pasalnya, dengan aset yang dimiliki PPD, Pemrpov DKI akan mendapatkan untung lebih besar. \"Sudah diaudit, kita memang utang ke pihak ketiga Rp120 miliar, tetapi DKI justru untung dengan aset tanah PPD sebanyak 10 ribu hektar lebih,\" kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Jakarta, Rabu (30/7).

Ahok, sapaan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, mengaku telah menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait rencana hibah Perum PPD oleh pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta. \"Dalam audit BPKP dinyatakan utang PPD mencapai Rp120 miliar. Jelas sekali kalau utang itu yang akan menjadi beban pemprov nantinya,\" ujarnya.

Ahok juga memprediksi, aset tanah seluas 10 ribu hektar milik PPD jika diproyeksi per meternya sekitar Rp10 juta - Rp15 juta. Apabila dikalikan dengan 10 ribu hektar, maka Pemprov DKI bisa memperoleh Rp100 miliar. \"Coba kita hitung dan dikalikan tiga tempat, sudah luar biasa untungnya,\" tambah dia. Menurut Ahok, pembayaran utang PPD akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Informasi saja, aset yang dimiliki oleh PPD saat ini berupa 300 armada, 350 karyawan, 8 Depo, lahan kosong di Ciracas sekitar 5 hektar, 1 villa di Mega Mendung, dan 2 rumah bekas karyawan di Depok, Jawa Barat. Sementara terkait kapan PPD akan menjadi milik Pemprov DKI menunggu perubahan status perusahaan.

\"Itu menunggu perubahan ke PT (perseroan terbatas) dahulu. Kalau tahun ini bisa cepat maka akan segera dilakukan pengambilalihan. Kalau tahun ini bisa cepat maka akan kita lakukan,\" jelas Ahok.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum PPD, Parlindungan Situmorang, mengutarakan jika pengambilalihan bersifat akuisi sehingga akan ada kompensasi yang akan diberikan Pemprov DKI. Kompensasi yang dimaksud tersebut bisa berupa uang maupun barang. \"Jadinya kita menunggu Surat Keputusan Gubernur DKI bikin surat lagi yang isinya hibah murni,\" tukasnya.

Parlindungan menjelaskan pada saat proses akuisisi ini sempat terganjal masalah surat menyurat. Sebab, hasil rapat terakhir pada awal bulan Juni lalu, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Pemprov untuk melayangkan surat kembali untuk merubah kata pengambilalihan menjadi hibah murni.

\"Rapat terakhir di BUMN sekitar awal Juni antara Pemprov, Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan PPD. Kemenkeu dan Kementerian BUMN meminta untuk merubah kata pengambilalihan dengan hibah murni. Kalau mau hibah, ya, hibah murni,\" ujarnya. Rencana hibah tersebut paling cepat akhir tahun ini.

Lamanya proses tersebut lantaran terkendala PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang persetujuan beberapa instansi. \"Ini butuh waktu agak lama karena berdasarkan PP nomor 6 tahun 2006 yakni harus ada persetujuan dari instansi-instansi,\" terang Parlindungan. Pada awalnya, Pemprov DKI berniat mengambilalih Perum PPD dari pemerintah pusat sebagai upaya untuk memperbaiki transportasi di ibukota.

Permintaan itu disambut baik oleh pemerintah yang berniat menghibahkan perusahaan angkutan pelat merah tersebut. Namun, sebelum proses hibah dilakukan, Pemprov DKI meminta BPKP melakukan audit untuk mengetahui kinerja perusahaan termasuk aset dan utang perusahaan. [mohar]