NERACA

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Alirman Sori mengungkapkan, masih adanya berbagai permasalahan yang dialami masyarakat daerahnya, khususnya menyangkut pembangunan ekonomi mikro.

\"Masalah yang paling menonjol di daerah adalah soal ekonomi, di mana pembangunan ekonomi mikro belum merata. Ada disparitas pembangunan ekonomi yang tidak seimbang di masyarakat,\" katanya, Senin (29/7).

Menurutnya, Penyaluran Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mengalami permasalahan juga mendapat perhatian Ketua Komite I DPD itu. Tak ingin program itu melenceng dari sasaran, ia pun giat melakukan pengawasan.

\"Kita sedang konsentrasi memonitor terhadap pelaksanaan BLSM. Itu karena banyaknya laporan mengenai permasalahan dalam penyalurannya,\" ujarnya.

Sumber permasalahannya, lanjut Alirman, adalah kekeliruan analisa data yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga data penerima bantuan tidak akurat. \"Akibat data yang tidak hidup, terjadi kesenjangan dan kekacauan di daerah,\" imbuhnya.

Pada bulan ramadan ini, dirinya mengaku menggunakan waktunya untuk tetap melaksanakan tugas konstitusional, juga tugas sosial.

\"Dalam bulan ramadan, kita melakukan safari mendatangi masjid-masjid yang ada di nagari-nagari (pembagian wilayah administratif terendah pada sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat), untuk melihat secara pasti apa yang terjadi di daerah, dan itu sudah rutin kita lakukan sejak awal puasa,\" jelasnya.

Evaluasi kebijakan ekonomi

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah untuk lebih mencermati kondisi ekonomi yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan sembako dengan harga murah. Langkah itu bisa dimulai dengan mengevaluasi kebijakan ekonomi pemerintah.
 
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, pemerintah cenderung mengambil jalan pintas untuk mengatasi masalah ekonomi. Misalnya, melakukan impor besar-besaran guna memenuhi kebutuhan pokok. Padahal ada jalan yang lebih baik, yakni mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, pertanian dan peternakan dalam negeri.
 
\"Kami minta pemerintah segera menata ulang kebijakan ekonominya. Utamanya dalam hal tata niaga impor. Kebijakan impor telah dikhawatirkan mematikan petani kita sendiri,\" katanya.

Dirinya menjelaskna pemerintah harus memberdayakan petani dalam negeri. Jika tidak, kata Setya, maka Indonesia akan sangat bergantung pada produk asing. Selanjutnya, para produsen produk pertanian lokal bakal gulung tikar.
 
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan lima hal penting yang menjadi keputusan Sidang Kabinet Paripurna. Kelima arahan Presiden SBY kepada para menterinya antara lain:
 
Pertama, menjaga pertumbuhan dan dalam situasi ekonomi global harus menjaga sisi investasi dan konsumsi domestik.
 
Kedua, mengontrol inflasi dan menjaga harga bahan pangan pokok terutama yang memberikan pengaruh besar pada masyarakat miskin dan setengah miskin.
 
Ketiga, menjaga agar industri-industri tidak mengalami hambatan supaya tenaga kerja terserap dengan baik dan masalah ketenagakerjaan dapat diselesaikan.
 
Keempat, jaring pengaman sosial harus tepat waktu dan sasaran. Program senilai Rp 20 triliun lebih itu harus disalurkan secara tepat agar berdampak meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan setengah miskin.
 
Kelima, harus ada satu sesi khusus untuk mengevaluasi kebijakan di sektor pertanian, termasuk terkait dengan tata niaga. [mohar]