Tak Ada Wacana Pensiun Dini di Taspen

Tak Ada Wacana Pensiun Dini di Taspen

Jakarta---Wacana pensiun dini yang digagas Kementerian Keuangan ternyata belum sampai ke BUMN-BUMN, termasuk PT Taspen. Ada kecenderungan wacana itu baru sebatas kalangan kementrian Keuangan saha. “Tidak ada wacana pensiun dini,” kata Sekretaris Perusahaan PT Taspen Faisal Rachman kepada wartawan di Jakarta,3/7.

Bahkan, kata Faisal, PT Taspen sendiri belum pernah mendengar, apalagi mendapat surat dari kementerian Keuangan untuk bersiap menangani pensiun dini. “Saya belum dengar adanya wacana itu," tambahnya.

Oleh karena itu, Faisal mengaku belum bisa memberikan respon terkait wacana kesiapannya menyambut wacana pensiun dini ini. "Waduh, kalau saya komentarnya nanti tidak kurang," jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Agus Suprijanto mengatakan,pensiun dini ini diajukan karena pemekaran-pemekaran dan adanya kewajiban untuk menjadikan pegawai honorer sebagai PNS yang semakin berkembang. "Harus ada resizing yang (harusnya) pensiun, dipensiunkan," jelas Agus.

Pensiun dini sendiri, nantinya akan diujicobakan pada Kemenkeu sebelum diterapkan pada Kementerian Lembaga lainnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menerangkan, Kemenkeu akan menerapkan program pensiun dini sukarela di Dirjen Perbendaharaan sebagai pilot project.

Anny mengungkapkan, pada ditjen tersebut dirasa sudah cukup menganut sistem informasi teknologi yang modern. Dengan demikian, lanjut Anny maka seharusnya tidak diperlukan banyak Sumber Daya Manusia (SDM). "Kalau sudah modern semuanya bisa online, enggak (perlu) terlalu banyak SDM," jelasnya.

Seperti diketahui PT Taspen merupakan BUMN Asuransi yang ditunjuk pemerintah menjadi pengelola dana pensiun serta Tunjangan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial bagi para PNS. Adapun Kelompok Pensiun yang diberikan adalah : Pensiun PNS Pusat dan PNS Departemen Hankam yang pensiun sebelum 1 April 1989, Pensiun PNS Daerah Otonom, Pensiun Pejabat Negara, Pensiun ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum 1 April 1989, Pensiun PT KAI, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, Uang Tunggu PNS. **cahyo

BERITA TERKAIT

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

BEI Sambut Baik Wacana MTN Lewat Bursa - Perkuat Transparansi

NERACA Jakarta – Wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji penerbitan surat utang jangka menengah (medium-term note/MTN) melalui bursa atau pasar…

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Jadi Temuan BPK Bila Pemda Tak Cairkan THR

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun…

PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

      NERACA   Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat…

Produksi Avtur Kilang Cilacap Meningkat

  NERACA   Jakarta - Produksi avtur atau bahan bakar pesawat terbang dari kilang Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, Jawa…