Di tengah kesibukan masyarakat mempersiapkan mudik Lebaran 2013 dengan kendaraan, pemerintah ternyata sibuk juga melakukan pengerjaan perbaikan jalan khususnya di jalur Pantura, yang setiap tahun proyek tahunan itu berlangsung terus tanpa kejelasan.

Seperti beberapa tahun sebelumnya, Kementerian PU terlihat baru sibuk melakukan perbaikan jalan utama yang menjadi tanggung jawabnya mendekati Lebaran. Buktinya, setiap tahun jalur itu lebih sering rusak jauh sebelum usia pakai habis. Bahkan catatan BPK menyebutkan dengan anggaran rata-rata Rp 2,8 triliun per tahun, jalur pantura tercatat sebagai jalur yang paling cepat hancur, dengan penuh lubang di sana-sini dalam waktu ”hanya” kurang dari setahun.

Menteri PU Djoko Kirmanto terkesan berdalih, bahwa banyak faktor penyebab terjadinya pembengkakan anggaran dan pembiayaan proyek infrastruktur, khususnya di jalur Pantura. Selain nilai proyek yang terus berkembang, jumlah kendaraan yang melewati  jalur tersebut tiap tahun bertambah sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur secara keseluruhan.

Benarkah mudah rusaknya jalan itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran negara untuk membiayai pembangunan dan perawatan, ditambah tidak disiplinnya pengguna jalan semisal melanggar batas tonase? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pembiayaan proyek tersebut?

Dari indikasi awal KPK menemukan fakta yang sebaliknya dengan apa yang disebutkan oleh jajaran Kementerian PU dan rekanan mereka. Yakni, tidak benar bahwa mudah rusaknya infrastruktur di Indonesia disebabkan keminiman pembiayaan infrastruktur. Pasalnya,  dibanding praktik di negara maju seperti Jepang, biaya yang dikeluarkan untuk proyek infrastruktur di Indonesia termasuk boros dan mahal  tetapi ironisnya bermutu jelek.

Tampaknya sulit berharap kepada pemerintah melakukan perubahan dalam melakukan perbaikan jalan. Karena itu dianggap sudah menjadi kebiasaan, jika setiap mendekati Lebaran, kita selalu mendengar berita target Kementerian PU menyelesaikan perbaikan jalan dan jembatan beberapa hari sebelum Lebaran. Tetapi, janji tinggal janji. Itupun pekerjaan dihentikan sementara dengan alasan supaya tak mengganggu arus mudik. Jadi, tidak salah apabila ada yang berasumsi, perbaikan jalan dijadikan \"proyek\" setiap mendekati Lebaran.

Parahnya lagi, pengelola jalan tol, antara lain Jasa Marga, yang bertanggung jawab atas sebagian besar jalan bebas hambatan, juga memperlihatkan kinerja buruk. Pengguna tol yang berharap mendapat kenyamanan, karena bersedia membayar menggunakan jalan tol, justru mengalami kekesalan. Bahkan, karena alasan melakukan perbaikan atau penambalan jalan, pengguna tol harus bermacet-macet parah pada malam hari, seperti terjadi di beberapa ruas jalan Jakarta-Cikampek beberapa pekan terakhir.

Seperti saat ini terlihat kondisi jalan dan jembatan rusak masih tersebar di mana-mana. Di wilayah Indramayu, Jawa Barat, misalnya di Kecamatan Kandanghaur, Losarang, dan Lohbener, Jatibarang, baik di ruas menuju Cirebon dan sebaliknya menuju Jakarta-masih dalam kondisi rusak parah di beberapa titik. Jalan berlubang dan bergelombang tersebar sangat berisiko terhadap pengendara, terutama di malam hari.

Pemerintah kelihatan sangat sulit mengubah budaya kerja yang lebih sehat. Seharusnya DPR harus lebih kritis melihat kondisi jalan Pantura seperti itu. Artinya, anggota dewan jangan hanya bisa menyetujui anggaran, dan mendukung kenaikan tarif jalan tol setiap dua tahun sekali, tetapi perlu mengawasinya secara aktif serta mengusut tuntas, agar kondisi jalan raya, apalagi jalan tol, benar-benar layak untuk dipergunakan oleh masyarakat pemakai jalan.