NERACA

Jakarta - Turunnya keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan SBY untuk bidang pemulihan ekonomi dipandang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah untuk bersama-sama dengan pelaku bisnis nasional menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Untuk itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansur meminta kepada Pemerintah agar segera mempercepat pertemuan antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan dunia usaha.

\"Pertemuan koordinasi antara Menko Perekonomiaan Hatta Rajasa dan pengusaha 2 bulan  sekali perlu dipercepat menjadi sebulan sekali, atau dibentuk komite AD HOC pemerintaah-dunia usaha untuk mempercepat revitalisasi ekonomi nasional,\" ungkap Natsir dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, Senin (22/7).

Menurut dia, hasil survey yang menunjukan indeks keyakinan untuk pemulihan ekonomi yang dilakukan berada dibawah 40% harus disikapi dengan cermat oleh Pemerintah. \"Ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian nasional sangat besar,\" lanjutnya.

Indonesia Incorporated, kata dia,  diperlukan untuk mempercepat revitalisasi ekonomi untuk kepentingan nasional. Pihaknya yakin, di akhir pemerintahan SBY angka tersebut masih bisa dinaikkan asalkan pemerintah bisa mengenyampingkan egoisme sektoral di Kementerian teknis dibawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Pemerintah harusnya bisa bersinergi dengan dunia usaha nasional, meninjau regulasi mana saja yang menghambat dan memberatkan pergerakan ekonomi dan bisnis, karena ekonomi bisnis selalu bergerak cepat. Di lain pihak, revitalisasi kebijakan di Kementerian teknis terkadang justru menghambat ekonomi dan bisnis,” kata Natsir.

Selama ini, tambah dia, rekomendasi dunia usaha lambat diapresiasi oleh Kementerian teknis dan cenderung abai terhadap masukan-masukan yang diberikan. “Kan sayang kalau begini pengusaha inginnya jalan cepat tapi Kementeriannya lambat merespon sehingga pelaku usaha perlu menunggu lama untuk merealisasikan bisnisnya,” jelasnya.

Hubungan Harmonis

Sebelumnya, Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengungkapkan bahwa hubungan antara pengusaha dan pemerintah perlu terjalin baik demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan tersebut harus dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara agar terhindar dari sifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurutnya, pemerintah dengan pengusaha bisa menjalin komunikasi yang baik dan produktif, saling berkomunikasi dengan baik dan produktif. Hal tersebut penting dilakukan agar terbentuk sinergitas diantara kedua belah pihak. \"Di negara maju hal tersebut justru berkembang, hubungan pemerintah dan pengusaha berkembang positif tanpa khawatir jatuh ke dalam perilaku negatif,\" katanya.

Hidayat meminta jajaran pemerintahan provinsi dan pengusaha di Jawa Barat untuk bahu membahu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meski diakuinya saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan, namun kondisi itu justru menjadi tantangan untuk dijadikan sebuah percepatan. \"Banyak hal yang menjadi keunggulan Jawa Barat yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi,\" katanya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap petani. Di antaranya dengan memberikan perlindungan dari sisi moneter dan fiskal.\"Keberpihakan moneter berupa keringanan suku bunga dan keberpihakan fiskal berupa subsidi pupuk dan harga beli pemerintah terhadap produk pertanian,\" ujarnya.

Dia menilai berbagai hal perlu dilakukan agar provinsi ini bisa maju. Pembangunan perlu terfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, infastruktur, ekonomi pertanian, ekonomi non pertanian, lingkungan hidup dan kebudayaan. \"Semuanya harus didorong agar meningkat kualitas kehidupan dan tercipta akselerasi pertumbuhan ekonomi,\" jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa Pemerintah dan pengusaha sepakat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 6% dengan meningkatkan daya beli masyarakat, memperbaiki iklim investasi serta memperkuat daya saing. \"Kita jaga momentum pertumbuhan kita tetap di atas enam persen,\" ujar Hatta.

Hatta mengatakan kebijakan yang akan diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut adalah memangkas birokrasi yang memberatkan perijinan investasi, merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) serta melakukan relaksasi atas sejumlah insentif. \"Ini semua kita bahas untuk meningkatkan daya saing secara luas, melakukan pertemuan regular setiap dua bulan, serta secara berkala mengevaluasi atas respon kebijakan yang telah diambil,\" ujar Hatta.

Dalam jangka waktu dekat, pemerintah dan pengusaha juga sepakat menyuplai bahan kebutuhan pokok menjelang Lebaran hingga akhir tahun, memperbaiki reformasi perpajakan, dan mempercepat arus barang di pelabuhan-pelabuhan untuk memangkas biaya logistik.