Capres dan Ekonomi Nasional

Oleh: Prof Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Di tengah persiapan Pemilu 2014 yang sudah semakin dekat, fenomena Capres-Cawapres kembali menjadi sorotan masyarakat, baik dalam negeri maupun masyarakat di negeri jiran. Bagi siapa pun yang akan maju sebagai capres tahun depan, tentu persiapan perlu dilakukan sejak saat ini.

Selain persiapan strategi kampanye pemenangan, para Capres juga agenda dan program pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan bilamana terpilih. Jika terpilih, visi, misi, dan program presiden harus menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014–2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.

Di dalamnya termuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas wilayah, gambaran perekonomian dan kerangka ekonomi makro, serta arah kebijakan fiskal. Prinsip keberlanjutan dan perbaikan( improvement) perlu mendasari penyusunan visi, misi, dan program pembangunan ekonomi nasional yang akan diusung oleh setiap calon presiden (capres).

Hal-hal yang sudah dicapai baik oleh presiden sebelumnya perlu diteruskan sembari memperbaiki masalah lainnya yang dirasa masih kurang. Dalam ilmu manajemen strategi dan ekonomi-pembangunan, kita mengenal istilah pathdependency, yang berarti proses berikutnya akan sangat ditentukan oleh proses terdahulu. Dalam konstruksi bernegara, meski dimungkinkan, reinventing the whell ataumodel pembangunan dengan perubahan radikal terlepas dari proses sebelumnya, hal tersebut akan memakan biaya yang sangat mahal.

Sejumlah negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan negara di Eropa membangun basis industri secara bertahap dan lintas generasi. Model pembangunan berbasis sumber daya alam meningkat ke industri ringan, industri menengah, industri berat, elektronik, ICT dan teknologi yang lebih maju. Proses pentahapan selalu dilakukan meski dengan kecepatan yang berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Di era Presiden Soeharto kita memiliki Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang melakukan penahapan pembangunan. Rencana dan target pembangunan lima tahun berikutnya didasarkan pencapaian lima tahun sebelumnya. Di era Reformasi, dengan mekanisme pemilihan capres secara langsung, rencana pembangunan lima tahun berikutnya berdasarkan program kampanye capres.

Sepatutnya dengan menjalankan ekonomi konstitusi berdasarkan UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan RPJP. Paradigma keberlanjutan dan penahapan pembangunan ekonomi perlu dipahami oleh tim perumus tiap kandidat capres. Ekonomi Indonesia saat ini merupakan hasil dari proses yang sangat panjang. Pasca-Reformasi, ekonomi Indonesia menunjukkan proses pemulihan yang sangat cepat, mendalam, dan signifikan. Perbaikan demi perbaikan terus kita lakukan secara berbangsa dan bernegara.

Ekonomi Indonesia saat ini menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, merupakan negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di ASEAN dan menjadi anggota G-20. Daya beli masyarakat terjaga dan kelas menengah terus tumbuh. Investasi di sektor riil terus bergerak baik yang dilakukan melalui belanja pemerintah, swasta nasional, BUMN maupun penanaman modal asing.

Related posts