NERACA
Jakarta - .Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) “Untuk yang kelima berturut-turut kami mendapatkan WTP mulai dari laporan keuangan,” ujar Wakil Menteri Alex SW Retraubun di Jakarta, Senin (8/7). Menurut Alex, penghargaan yang diberikan ini merupakan hasil kerja keras dan kepatuhan dari aparatur Kemenperin terhadap perundangudangan yang berlaku. Pencapaian ini merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankannya karena WTP merupakan target utama Kemenperin.
Dalam rangka mencapai opini WTP, pihaknya setiap tahun mengeluarkan instruksi Menteri Perindustrian kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) berupa rencana aksi. Misalnya, diterbitkan instruksi Menteri Perindustrian No. 472/M-IND/8/2010 tentang rencana aksi mempertahankan opini WTP LK Kemenperin. Adapun usaha yang dilakukan Kemenperin untuk mempertahankan opini WTP, berupa tindaklanjut dan menyelesaikan seluruh temuan BPK atas dan tahun sebelumnya.
Selain itu, melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan rutin atas fisik kas dan meningkatkan fungsi tugas administrasi dan tugas verifikasi barang pada kuasa pengguna anggaran.“Kami juga meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan mematuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dan menghindari pemecahan paket,” ungkap Alex.
Pihaknya juga menerapkan sistem komputerisasi SAK (Sistem Akuntansi Keuangan) dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) antar Satker di lingkungan Kemenperin secara berjenjang. Sementara itu,Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada kementerian/lembaga (K/L) yang semakin baik akan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). “Kalau semua pengelolaan BMN di kementerian/lembaga bagus dan berkualitas, maka LKPP pasti mendapat opini WTP,” demikian disampaikan Direktur BMN Dodi Iskandar.
Namun demikian, lanjutnya, WTP bukanlah tujuan akhir, karena tujuan akhir yang sebenarnya adalah akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara. Pihaknya berharap, K/L yang sudah memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mempertahankan opini WTP yang telah diraih. Kementerian Pertahanan, misalnya, berhasil meningkatkan opini atas laporan keuangannya setelah tiga tahun. Hal ini patut diapresiasi karena aset Kementerian Pertahanan sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dengan perjuangan yang keras opini WTP akhirnya berhasil diraih.
Dodi menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN agar semakin baik dari tahun ke tahun. “Di sinilah peran DJKN untuk memberikan bimbingan,” tuturnya. Namun demikian, ia juga mengingatkan agar temuan BPK yang belum selesai dapat segera dituntaskan, seperti aset yang tidak diketahui keberadaannya, aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dan aset yang dipakai pihak ketiga. Walaupun secara kuantitas temuan tersebut tidak signifikan, ia berharap agar temuan segera diselesaikan. [iwan]
