RUU ASN Harus Segera Disahkan - Akui Birokrasi Tidak Sehat

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengakui kalau kultur birokrasi di lingkungan pemerintah tidak sehat. Maka tak heran, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah, menjadi terhambat sehingga perlu diambil langkah reformasi birokrasi dengan mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).

Menurut dia, persoalan mandeknya pembangunan di Indonesia, khususnya tingkat lokal terletak pada paradigma pembangunan oleh pemerintah daerah (pemda) yang acap kali tidak sesuai dengan potensi asli daerah tersebut. Penyebabnya terletak pada minimnya fasilitas dari pusat dan kurang inovatifnya pegawai negeri daerah dalam mengembangkan potensi lokalnya. Belum lagi ditambah praktik-praktik korupsi di lingkungan pemda.

Padahal, kata dia, salah satu ukuran daya saing nilai investasi di daerah salah satunya dipengaruhi oleh kelembagaan, dengan nilai 16%. ”Tidak transparan pada publik, kurangnya fasilitas dari (pemerintah) pusat, dan tidak inovatif. Ini semua yang harus di reformasi. China terbiasa monopolitik, India dengan kastanisasinya, Jepang sangat percaya diri. Dan Indonesia masih perlu government reformation melalui percepatan pengesahan RUU ASN,” tegas Eko di Jakarta, Rabu (3/7).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Dwiyanto menerangkan, pembahasan RUU ASN akan rampung dengan target empat minggu ke depan, setelah sebelumnya molor dari jadwal yang semestinya akhir Juni 2013. Mundurnya target penyerahan draf RUU ASN diakui Agus disebabkan pihak eksekutif kurang mendukung pembahasan ini.

”Sebetulnya legislatif punya ambisi untuk mempercepat RUU ASN, tapi eksekutif yang kurang. Presiden SBY kan baru-baru ini saja mulai ikut rapat,” ujar Agus. Dia pun melanjutkan, dalam RUU ASN terdapat maksud memperbaiki pelayanan publik pada aparatus daerah yang memang mendapat banyak keluhan. Konkretnya dapat menurunkan tingkat korupsi di daerah, dengan meningkatkan intergitas kepada masyarakat.

”Dengan begitu, persoalan seperti mengurus KTP, SIM, atau izin usaha akan menjadi mudah. Tujuannya jelas yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur daerah,” jelasnya. Namun, lanjut Agus, sebagai jaminan UU ASN dapat memperbaiki kinerja aparatur pemerintah di daerah, dirinya belum bisa menerangkan dengan konkret.

Menurut dia, RUU ASN masih dalam pembahasan yang di dalamnya juga terdapat pasal sanksi yang tegas dengan melakukan pemecatan. ”Kemungkinan besar pegawai pemerintah di daerah yang tidak berkualitas akan dipecat,” ujarnya. Mengenai skema pemecatan, Agus juga belum bisa menjelaskan secara konkret. Adapun beberapa rencana seperti memberlakukan indeks prestasi dan membaca surat publik. ”Tapi yang terpenting, dengan RUU ASN harapannya para aparatus negara di daerah tidak lagi jadi mesin ATM para partai, atau yang lainnya,” tutup Agus. [lulus]

BERITA TERKAIT

DPR Targetkan Lima RUU Selesai

DPR Targetkan Lima RUU Selesai NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa lembaganya menargetkan lima rancangan undang-undang…

KY Dorong Revisi RUU Jabatan Hakim Diselesaikan

KY Dorong Revisi RUU Jabatan Hakim Diselesaikan NERACA Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, meminta revisi Rancangan…

KPK Imbau Caleg Terpilih Segera Laporkan Harta Kekayaan

KPK Imbau Caleg Terpilih Segera Laporkan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada calon anggota legislatif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menkeu Pastikan Penguatan Alokasi Anggaran 2020 bagi Program Prioritas

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan…

Empat BUMN Bersinergi dalam Pemasaran Produk

  NERACA   Jakarta - Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membawa empat perusahaan bekerja sama dalam penjualan produk. Empat…

Mayoritas Konsumen Ojek Online Mengeluhkan Tarif Tinggi

      NERACA   Jakarta – Pasca ditetapkan tarif baru ojek online (ojol) yang berlaku efektif 1 Mei 2019,…