Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Terkoreksinya pertumbuhan indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam dua pekan terakhir hingga menembus ke level 4.500 menjadi kekhawatiran bagi otoritas pasar modal untuk terus mengawasi perkembangan indeks tersebut. Tak ayal, mencegah dampak terburuk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyiapkan langkah manajemen krisis dan termasuk tindakan suspensi perdagangan saham.

Tercatat, dalam dua pekan terakhir dana asing yang keluar dari pasar modal mencapai Rp 21 triliun. Semakin deras dana asing yang keluar, semakin merana juga indeks BEI. Kendati demikian, indeks BEI dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang relatif cukup positif. Tercatat di saat bursa Filipina dan China turun, kondisi bursa dalam negeri masih positif.

Bila pelaku pasar yakin kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bakal menaikkan harga indeks BEI karena ada kepastian hukum, namun sebaliknya pasca kenaikan BBM indeks BEI makin melemah di picu aksi jual investor asing.

Artinya, kebijakan BBM bersubsidi tidak memiliki korelasi terhadap pertumbuhan indeks BEI. Terlebih, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia positif dan tidak buruk-buruk amat ketimbang negara AS, Eropa atau negara Asia lainnya. Alasannya sangat sederhana, mengapa indeks BEI mudah babak belur kalau dana asing keluar, karena transaksi di pasar modal dalam negeri lebih banyak didominasi investor asing ketimbang lokal.

Inilah konsekuensi bagi Indonesia sebagai negara penganut rezim devisa bebas, begitu mudahnya pasar modal terkoreksi ketika dana asing keluar dan sebaliknya, pasar modal mengalami pertumbuhan signifikan karena investasi asing mudah masuk ke Indonesia. Untuk menjawab masalah industri pasar modal di saat dana asing keluar, adalah dengan memperkuat posisi investor lokal.

Ke depan dengan memperbanyak investor lokal, tentunya penarikan dana asing tidak akan mempengaruhi stabilitas pasar. Tidak hanya itu, industri pasar modal juga membutuhkan intervensi pemerintah melalui partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk ke pasar modal. Dari total 141 BUMN, hingga saat ini baru 18 perusahaan yang telah listing di bursa lokal. Bahkan tahun ini, dipastikan hanya ada satu perusahaan milik negara yang menggelar penawaran saham perdana (initial public offering-IPO) yaitu PT Semen Baturaja.

Padahal di tahun-tahun sebelumnya minimal ada dua perusahaan BUMN yang IPO. Awalnya, pada 2013 ini akan ada tiga perusahaan yang go public. Selain Baturaja, dua perusahaan lainnya adalah PT Pegadaian dan PT Pos Indonesia. Tapi dua perusahaan terakhir ini tidak mendapat izin dari pemerintah melalui Komite Privatisasi.

Besarnya nilai kapitalisasi BUMN, rupanya menjadi perhatian pelaku pasar modal. Tak heran, jika industri pasar modal saat ini haus akan emiten baru, khususnya BUMN untuk listing di pasar modal. Sebagian pelaku pasar dan investor masih menyakini, penawaran saham perdana saham BUMN menjadi rebutan karena memiliki likuiditas besar dan prospek usaha yang bagus serta strategis. Tidak hanya itu, manfaat BUMN go public juga menjadi pengawasan dalam mewujudkan prinsip good coporate governance (GCG), disamping semakin banyak BUMN yang IPO juga menjadi penilaian bila industri pasar modal dalam negeri memiliki prospek pasar yang positif dan stabil.