Kementan Selalu Menyalahkan Keterbatasan Lahan - Produksi Padi Stagnan

NERACA

Jakarta - Produksi padi pada 2013 diperkirakan hanya naik tipis sekitar 0,21 juta ton (0,31 %) atau sekitar 69,06 juta ton. Kecenderungan stagnan ini diperkirakan karena sulitnya membuka lahan baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa kenaikan produksi pada 2013 sebesar 0,21 juta ton terjadi pada Januari-April 2013 dengan nilai 0,18 juta ton dan September-Desember dengan nilai 0,69 juta ton. Sementara itu, produksi padi pada Mei-Agustus diperkirakan turun 0,66 juta ton.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Udhoro Kasih Anggoro mengatakan konversi lahan yang terjadi di lapangan ternyata lebih tinggi dari pencetakan lahan baru, akibatnya produksi padi cenderung stagnan atau bahkan mengalami kecenderungan turun.

“Kenyataan di lapangan sampai saat ini, ternyata konversi lahan untuk peruntukkan lain itu lebih cepat dari usaha kita untuk mencetak sawah baru. Akibatnya kita kesulitan meningkatkan produksi padi,” Jelasnya, di Jakarta, Senin. Untuk itu, lanjut Anggoro, salah satucara yang harus ditempuh pemerintah di sisa 2013 ini untuk meningkatkan produksi padi dengan meningkatkan produktifitas. “Tidak ada pilihan lain kecuali dengan peningkatan produktifitas,\" kata dia.

Sementara pengamat pertanian Bustanul Arifin mengungkapkan target surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014 sudah tak bisa ditawar lagi. Dengan surplus beras tersebut, pemerintah berharap posisi stok pangan nasional bisa aman saat masa paceklik tahun 2015. Menjadi pekerjaan rumah kita bersama, pemerintah; petani; dan seluruh pihak (stakeholder), untuk meningkatkan produksi padi agar target tersebut tercapai.

Tahun 2013 ini pemerintah telah menetapkan target produksi padi sebanyak 72,06 juta ton gabah kering giling (GKG) naik sekitar 5% dibandingkan tahun 2012 sebanyak 68,96 juta ton GKG. Produksi tersebut bisa tercapai dengan syarat, luas tanam padi mencapai 14,59 juta hektar (ha) dan luas panen minimal 14,08 juta ha dengan produktivitas sebesar 5,12 ton/ha, serta alih fungsi lahan sawah dapat dicegah

Bustanul menilai, target surplus beras 10 juta ton itu sebenarnya kecil. Syaratnya, pemerintah mau bekerja keras, mengurangi kesenjangan produktivitas (reducing the yield gap) lahan percobaan pemerintah dan lahan milik petani.

Menurutnya, agar produktivitas padi meningkat, pemerintah harus mendorong budidaya padi berdasarkan kondisi spesifik lokasi, karena wilayah di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya. Untuk lahan pertanian tanah gambut, tidak cocok menerapkan teknologi pertanian organik murni. Sebab, untuk pembukaan lahan diperlukan pupuk urea dua kali lipat lebih banyak dari pertanian di lahan normal.

“Jadi pemerintah harus tahu medannya dulu, baru teknis apa yang diterapkan. Tidak bisa pukul rata agrosistemnya,” kata Bustanul.

Bustanul mengatakan, faktor yang paling berperan dalam agroekosistem spesifik lokasi ini adalah otonomi daerah. Dengan era otonomi daerah, seharusnya tiap daerah mempunyai kebijakan sendiri mengenai teknologi pertanian yang sesuai di wilayahnya, sehingga produktivitas meningkat.

Spesifik lokasi tersebut menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, bukan hanya dari sisi teknologi budidaya saja, tapi juga penggunaan benih dan pupuk. Untuk pupuk, petani bisa meningkatkan hasil dengan menggunakan pupuk NPK dengan komposisi sesuai kondisi daerah yang ada.

Upaya yang Dilakukan

Strategi yang diterapkan untuk mendorong peningkatan produksi padi tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Strateginya sudah ada, tinggal ditambahkan beberapa kegiatan saja

Beberapa strategi atau langkah telah ditempuh Pemerintah guna meningkatkan produksi padi, diantaranya: memperbaiki sistem pengadaan maupun distribusi dalam benih unggul, penggunaan pupuk berimbang sebagai awalan menuju pupuk organik, diseminasi teknologi, memperbaiki prasarana pertanian terutama irigasi dan juga ketersediaan embung yang cukup untuk ketersediaan air, optimalisasi peran dan kinerja penyuluh, meningkatkan koordinasi dengan kementerian lain, dengan BUMN dan dunia usaha untuk ikut berupaya meningkatkan produksi padi dan untuk mengimbangi laju konversi tentu saja mencetak sawah baru.

Sedangkan strategi tambahan diantaranya moratorium alih fungsi lahan pertanian sawah. Terkait dengan moratorium lahan pertanian sendiri, masih dalam proses pengajuan. Moratorium ini sangat vital, mengingat bagian utama dalam peningkatan produksi padi adalah lahan pertanian. Apabila jumlah lahan pertanian terus menyusut, maka dipastikan target itu tidak akan terealisasi. Termasuk dalam hal ini, jika tidak adanya penghentian alih fungsi lahan, maka dapat dipastikan upaya kita untuk meningkatkan produksi akan sia-sia, meski kita bisa meningkatkan produktivitas per hektarnya.

Saat ini selagi menunggu proses pengesahan instruksi presiden tentang penundaan pembangunan di lahan pertanian atau moratorium lahan pertanian, Kementerian Pertanian secara kontinu memanfaatkan dan mengoptimalkan lahan terlantar seperti pemanfaatan lahan rawa lebak/ pasang surut, serta peningkatan intensifikasi atau produktivitas melalui System of Rice Intensification (SRI). [iwan]

BERITA TERKAIT

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Peruri : Permintaan Pembuatan Paspor Naik Tiga Kali Lipat

    NERACA Jakarta – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri…

Jika BBM Naik, Inflasi Diprediksi Capai 2,5-3,5%

  NERACA Jakarta – Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan inflasi di kisaran 2,5-3,5 persen pada tahun 2024…

Kemenhub Siap Fasilitasi Investasi Jepang di Proyek TOD MRT Jakarta

    NERACA Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi investor dari Jepang untuk pengembangan…