Oleh : Prof Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

BPS baru-baru ini mempublikasikan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada April 2013 mengalami defisit US$ 1,62 milliar. Secara akumulatif Januari-April 2013, defisit perdagangan Indonesia telah mencapai US$ 1,85 milliar dengan total ekspor sebesar US$ 60,11 milliar dan impor sebesar US$ 61,96 milliar. Upaya Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor telah menunjukkan hasil meski hal ini masih belum mengkompensasi laju peningkatan impor nasional. Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi diharapkan mampu menekan defisit di sektor migas kita.

Defisit perdagangan yang masih terjadi juga akan menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Walau hal ini bukanlah satu-satunya faktor, pengumuman The Fed terkait percepatan tapering off  (penghentian) QE dari rencana awal mid 2015 menjadi awal 2014 juga memberikan tekanan aksi jual pada pasar modal Indonesia dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain itu juga, kebutuhan swasta nasionl untuk melunasi utang jangka pendek membuat rupiah mendapatkan tekanan tambahan. Kita bersyukur bahwa cadangan devisa kita masih aman dan terjaga pada level akhir Mei 2013 sebesar US$ 105 miliar untuk melakukan operasi stabilisasi nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia (BI) baru-baru ini telah menaikkan tingkat suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin atau 0,25 ke posisi 6%. Seperti kita ketahui, BI mempertahankan BI Rate sebesar 5,75 persen sejak Februari 2012. Upaya BI dilakukan tidak hanya sebagai antisipasi meningkatnya ekspektasi inflasi akibat kenaikan BBM bersubsidi, tetapi juga upaya ini dilakukan untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan ditengah ketidakpastian pasar keuangan global. Upaya untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas tengah dilakukan melalui bauran kebijakan moneter.

Tentunya kebijakan moneter yang akan ditempuh BI untuk stabilkan pasar uang disesuaikan dengan kondisi sektor riil di Indonesia. Sejumlah paket kebijakan moneter yang sedang dilakukan oleh BI adalah suku bunga, intervensi rupiah, makroprudensial, Fasbi dan forum koordinasi. Dalam bidang makroprudensial, BI juga tengah menempuh langkah-langkah pertumbuhan kredit di sektor-sektor tertentu, seperti sektor properti yang akan diperkuat. Tiga stabilitas yang perlu kita jaga bersama adalah stabilitas sistem keuangan, nilai tukar dan makroekonomi membutuhkan koordinasi lintas sektoral.

Koordinasi lintas sektoral antara otoritas fiskal dan moneter terus dilakukan agar harmonisasi kebijakan dapat terus ditingkatkan. Menghadapi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, koordinasi moneter-fiskal menjadi sangat penting. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, LPS dan OJK juga terus mengaktifkan komunikasi untuk menyelaraskan policy-responses atas external shock. Melalui forum ini kita berharap keberhasilan Indonesia dalam memitigasi external shock pada tahun 2008 dapat kita lakukan kembali.