NERACA

Jakarta - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui defisit anggaran dalam RAPBN 2014 sebesar 1,2%-1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan defisit maksimal sebesar 1,2%. “Ada Beberapa catatan agar dana yang tidak terserap dapat dialokasikan untuk cadangan risiko asumsi makro, peningkatan pelayanan publik, dan infrastruktur dasar,” kata Wakil Ketua Banggar DPR Djoko Ujiyanto dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dengan Pemerintah di Gedung DPR, Kamis (27/6).

Terhadap besaran defisit Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan. Menurut Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP, asumsi defisit itu masih terlalu besar. Dirinya menilai, selama ini banyak sisa anggaran yang tidak terserap di berbagai institusi Kementerian atau Lembaga.

\"Seharusnya jangan sampai lebih dari 1,2%,\" terang Dolfie. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menegaskan, bahwa patokan defisit di RAPBN 2014 masih usulan pemerintah. Sebab, itu akan menjadi bahan untuk laporan nota keuangan yang akan disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2013 mendatang.  

“Pemerintah bertekad menjaga defisit anggaran RAPBN 2014 di kisaran 1,2%-1,7% dari PDB,” ungkapnya. Robert juga menyatakan pemerintah tetap berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui pemberian stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam Rapat Badan Anggaran ini, Robert juga menjelaskan kebijakan pembiayaan utang tahun 2014. Pertama adalah mengupayakan tercapainya rasio utang terhadap PDB yang berkisar 22%-23% pada akhir tahun 2014. Kedua, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, melalui seleksi ketat atas berbagai kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman luar negeri, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi, dan membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri.

Ketiga, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pendanaan pemerintah melalui utang dari sumber dalam negeri. Upaya ini ditempuh dengan penerbitan SBN seri ritel (ORI & SUKRI), dan menjadikan sumber utang dari luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemudian dirinya menuturkan hal yang keempat adalah mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

\"Melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek,\" ungkap Robert. Ke depan pembiayaan defisit ini, dia menambahkan akan mengambil dari dua kas. Kas pertama dari penghasilan negara dan kas kedua dari utang. \"Seperti biasa pembiayaan dari penghasilan negara dan pinjaman kita selalu dari luar negeri. Jadi apa yang kita bayarkan lebih rendah dari yang ditarik,\" tuturnya.

Oleh karena itu, Robert mengharapkan akan ada kebijakan yang seimbang. Dengan demikian, pemerintah mampu mengelola defisit dengan maksimal. Namun kisaran tersebut, memang belum maksimal meskipun target tersebut lebih rendah dari tahun 2013 yang mencapai 1,6%.

\"Antara 1,2% sampai 1,7% itu menurun dibanding tahun ini. Tahapannya 2014 ini defisit kita tekan supaya keseimbangan primer tidak terlalu besar. Kalau kita terus dorong defisit di bawah 1,5%, akan bisa,\" tambahnya. Mengenai pembiayaan utang tahun 2014, ada tujuh hal yang menurut Robert menjadi pertimbangan pemerintah.

Pertama, kemampuan membayar kembali (solvabilitas). Kedua, kemampuan menyerap komitmen pinjaman. Ketiga, pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dan optimal bagi perekonomian domestik. Keempat, menurunkan rasio utang terhadap PDB secara berkelanjutan. Kelima, minimal cost of borrowing pada tingkat rasio terkendali. Keenam, instrumen untuk percepatan infrastruktur. Ketujuh, menjaga keseimbangan makro. [mohar]